REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai soliditas partai koalisi pendukung pemerintah dibutuhkan untuk menghadapi dampak sosial ekonomi selama pandemi Covid-19. Airlangga menegaskan, soliditas parpol akan menciptakan stabilias politik di tengah masyarakat.
Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, saat ini koalisi partai pendukung pemerintah sudah lebih dari 65 persen. Ia mengeklaim parpol koalisi pemerintah akan tetap menjaga soliditas untuk mendukung Presiden Joko Widodo dan pemerintah melewati krisis akibat pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Airlangga saat menggelar webinar 'Global Economy Outlook' yang diikuti lebih dari lima puluh duta besar atau perwakilan negara sahabat untuk Indonesia. Menurut Airlangga, saat kondisi negara tengah menghadapi krisis, pemerintah harus memprioritaskan keselamatan rakyat. Terutama untuk menjaga kebutuhan rakyat agar terpenuhi.
“Peran partai politik adalah untuk memastikan kebijakan pemerintah dan memastikan jaring pengaman sosial diterima oleh rakyat. Selain itu agar masyarakat terkompensasi dengan bansos sehingga mempunyai daya beli. Kami memastikan bahwa Indonesia selama periode ini akan stabil secara politik,” ujar Airlangga dalam keterangan kepada Republika, Rabu (17/6).
Di hadapan para duta besar seperti dari dubes Rusia, Inggris, Uni Eropa, Kosta Rika, Afghanistan, dan Afrika Selatan, Airlangga menyatakan Indonesia opstimistis mampu melalui masa pandemi dengan baik. Airlangga menceritakan, ada pertanyaan dari Dubes Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar tentang rencana pemerintah untuk meluncurkan Omnibus Law Cipta Kerja.
“Tentang omnibus law, saat ini sedang dibahas di parlemen (DPR). Pemerintah dan parlemen berupaya bisa segera menyelesaikannya,” ujar Airlangga.
Menko Perekonomian juga mengaku di hadapan para duta besar negara sahabat pemerintah saat ini sedang meluncurkan era kenormalan baru. Era kenormalan baru ini diakuinya berdasarkan kajian tidak ada pelonjakan besar kasus virus Covid-19 di Ibu Kota Negara di Jakarta. Pemerintah juga siap kembali memulai ulang perekonomian nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika