REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Kesadaran warga Jawa Tengah dalam mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dan protokol pencegahan dinilai masih rendah. Sehingga masih sulit bagi Jawa Tengah untuk bisa menerapkan tatanan kenormalan baru dalam waktu dekat.
“Karena itu baik pemprov, pemkab dan pemkot penting mendorong sosialisasi yang lebih masif kepada warganya,” ungkap anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, di Semarang, Rabu (17/6).
Yudi menilai, rendahnya kesadaran terhadap bahaya Covid-19 di tingkat masyarakat Jawa Tengah tersebut juga disebabkan oleh lemahnya sosialisasi pemerintah daerah.
Ia mengaku telah melakukan pemantauan di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Menurutnya, sosialisasi memang telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah, namun tolok ukurnya perlu diperjelas lagi.
Di sisi lain, upaya- upaya pencegahan penularan Covid-19 saat ini, penting menekankan pada kesadaran masyarakat. “Maka saya berani mengatakan, Jawa Tengah belum siap menghadapi new normal,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, dibandingkan dengan upaya sosialisasi pada saat menghadapi pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) tolok ukurnya jauh berbeda.
Menurutnya, ada ketentuan jelas berapa baliho atau poster yang harus disiapkan dan dipasang oleh Pemerintah, termasuk sebarannya pun juga benar- benar merata hingga ke tingkat kecamatan atau kelurahan.
Namun tidak demikian halnya dengan bentuk sosialisasi pada pencegahan pandemi Covid ini. “Memang sudah ada, tapi sangat minim dan tak ada tolok ukurnya. Mestinya alokasi anggaran bisa lebih detil sebagaimana sosialisasi pemilu,” tambahnya.
Padahal, masih lanjut Yudi, guna mengoptimalkan kebutuhan sosialisasi dalam bentuk fisik menurutnya sangat memungkinkan. Karena Pemprov Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk penanganan Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika