Rabu 17 Jun 2020 15:46 WIB

Pilkada Serentak untuk Jaga Keseimbangan Ekonomi Politik

Kritik dan saran dalam demokrasi itu terkait pilkada serentak 2020 sangatlah penting.

Rep: Erik PP/ Red: Erik Purnama Putra
Komisioner KPU Kediri Nanang Qosim mengikuti pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) pilkada secara daring di Kediri, Jawa Timur, (ilustrasi).
Foto: Antara/Prasetia Fauzani
Komisioner KPU Kediri Nanang Qosim mengikuti pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) pilkada secara daring di Kediri, Jawa Timur, (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP KNPI Bidang Penanggulangan Bencana Nasional, Rusdi Ali Hanafia menganggap, penolakan pilkada serentak 2020 merupakan hal wajar bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Hal itu karena negara memberikan ruang bagi rakyatnya untuk memberikan masukan dan saran dalam membangun demokrasi Indonesia.

Dia menjelaskan, pada masa pandemik ini, selain harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, penting kiranya juga harus menjaga keseimbangan demokrasi untuk pergantian kepemimpinan baik dari daerah sampai ke pusat.

"Pada momentum pilkada serentak tahun 2020 ini, harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin serta dimaksimalkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi politik Indonesia," ungkap Rusdi di Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut dia, dinamika kebangsaan dalam menyongsong pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang terus mendapat respon dari berbagai kalangan, harus diterima.