REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang pada Rabu yang menyerukan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan kaum Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China, menurut Gedung Putih dalam satu pernyataan. Trump tak mengadakan seremoni untuk menandai pengesahan RUU itu menjadi UU, yang terjadi saat koran-koran AS menerbitkan nukilan dari satu buku baru oleh mantan penasihat keamanannya, John Bolton.

Di antara tuduhan lain dalam buku itu, Bolton mengatakan Trump mencari bantuan Presiden China Xi Jinping untuk memenangkan pemilihan kembali selama satu pertemuan tertutup pada 2019. Bolton juga mengatakan bahwa Trump berkata Xi semestinya jalan terus membangun kamp-kamp di Xinjiang.

RUU itu disetujui Kongres AS hampir secara bulat, dimaksudkan untuk mengirim pesan kuat kepada China mengenai hak asasi manusia. UU Uighur memberikan wewenang untuk memberi hukuman terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan warga minoritas Muslim China.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta orang Muslim telah ditahan di kamp-kamp Xinjiang. Trump mengeluarkan satu "pernyataan yang ditandatangani" yang menyatakan bahwa sebagian persyaratan sanksi RUU itu mungkin membatasi kewenangan konstitusionalnya saat presiden menjalankan diplomasi sehingga dia akan menganggapnya sebagai anjuran, bukan kewajiban.

Ikuti Whatsapp Channel Republika