REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah wilayah Jammu-Kashmir memperpanjang pembatasan layanan internet di wilayah setempat yang diberlakukan sejak 5 Agustus 2019. Hingga Juli, warga setempat akan menikmati internet dengan kecepatan hanya 2G.
Kebijakan memperpanjang larangan internet berkecepatan tinggi hingga Juli 2020 diklaim sebagai upaya pemerintah untuk tindakan pencegahan masalah keamanan. Pemerintah negara bagian Jammu-Kashmir menyatakan, pembatasan akan dilanjutkan untuk mencegah upaya infiltrasi di wilayah yang bergolak.
"Mengingat skenario keamanan, laporan lembaga penegak hukum antara lain mengeluarkan perlunya pembatasan terkait kecepatan pada layanan data seluler untuk mencegah penyalahgunaannya, keputusan diambil untuk melanjutkan pembatasan hingga 17 Juli," bunyi pesanan dikeluarkan oleh Sekretaris Utama Departemen Dalam Negeri, Shaleen Kabra.
Perintah tersebut menyatakan bahwa peraturan tentang layanan internet dan kecepatan 2G telah membantu pasukan keamanan melenyapkan banyak teroris. Menahan penggunaan internet dinilai meminimalkan kerusakan dan tidak mempengaruhi ketertiban umum.
"Ada masukan intelijen tentang kesiapan infiltrasi militan dari seberang perbatasan seperti upaya infiltrasi baru-baru ini di sektor Kalakote dan Nowshera di distrik Rajouri pada Line of Actual Control," ujar Kabra, dikutip dari Sputnik.
Keputusan menahan jaringan internet telah lama digugat oleh banyak pihak. Terlebih lagi ketika pembatasan berkegiatan akibat penyebaran virus corona, termasuk sekolah, membutuhkan jaringan untuk mengakses pendidikan. Para kritikus menyatakan, layanan internet 4G sangat penting bagi petugas kesehatan garis depan untuk memiliki akses yang lebih baik ke teknologi.
Internet dengan berbagai jenis komunikasi lainnya telah dicabut sejak 5 Agustus 2019, setelah pemerintah federal mencabut status khusus Jammu dan Kashmir. Meskipun layanan panggilan dilanjutkan kembali secara bertahap, internet tetap dilarang hingga Januari dengan layanan 2G dipulihkan, tetapi dengan pembatasan di media sosial hingga Maret.
Ikuti Whatsapp Channel Republika