Kamis 18 Jun 2020 19:15 WIB

PDIP: Pembatalan Pembahasan RUU HIP Harus Sesuai Mekanisme

PDIP menegaskan pembatalan pembahasan RUU HIP harus sesuai mekanisme.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan
Aria Bima
Foto: Republika/Bayu Adji P
Aria Bima

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Aria Bima, buka suara terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Jika ada kontroversi yang muncul dari RUU tersebut, ia mendorong adanya pematangan terhadapnya. Baik lewat panitia kerja (panja) atau panitia khusus (Pansus).

"Bagaimana undang-undang itu perlu dimatangkan kembali, perlu dicermati lagi dibahas dengan mengundang yang keberatan di dalam RDP oleh panja atau pansus yang akan dibentuk," ujar Aria dalam interupsinya di rapat paripurna DPR, Kamis (18/6).

Baca Juga

RUU HIP dinilainya memiliki tujuan yang mulia atas pengusulannya. Agar ideologi Pancasila tetap relevan untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan global sat ini. "Sejauh yang saya ketahui RUU ini (HIP) sangat mulia. Pancasila sebagai ideologi yang statis ideologi yang membangun bangsa ini, ideologi yang menjadi dasar bangsa ini," kata Aria.

Pancasila, disebutnya juga sebagai ideologi yang dinamis. Bertujuan untuk menghadapi kemajuan zaman yang selalu berkembang, agar masyarakat Indonesia tak tercemar ideologi lain. "Pancasila menjawab dalam kemajuan zaman yang selalu ada berbagai kompleksitas, tetapi kalau ada yang melihat tafsir-tafsir lain, saya rasa itu dinamika," ucapnya.