Kamis 18 Jun 2020 22:21 WIB

Sekolah Negeri Diharapkan Berbagi Murid dengan Swasta Islam

Subsidi silang antara sekolah yang sudah banyak muridnya dengan yang kekurangan

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Muhammad Fakhruddin
Sekolah Negeri Diharapkan Berbagi Murid dengan Swasta Islam. Ilustrasi PPDB.
Foto: Prayogi/Republika
Sekolah Negeri Diharapkan Berbagi Murid dengan Swasta Islam. Ilustrasi PPDB.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah Prof Baedhowi menyadari banyak guru di sekolah Muhammadiyah yang ekonominya terdampak di tengah pandemi Covid-19. Karena itu dia menyarankan pemerintah untuk membatasi penambahan ruang kelas di sekolah negeri.

"Mati-hidupnya sekolah swasta itu tergantung pada murid. Sehingga supaya pemerintah itu membatasi sekolah negeri agar jangan dibebaskan nambah ruang kelas terus. Apalagi membangun gedung baru di samping sekolah swasta yang sudah ada lama," tutur dia kepada Republika.co.id, Kamis (18/6).

Menurut Baedhowi, pembatasan tersebut diperlukan supaya sekolah-sekolah swasta tidak kehabisan murid. Di lingkup sekolah Muhammadiyah sendiri, telah dilakukan upaya yaitu dengan menyubsidi silang antara sekolah yang sudah banyak muridnya dengan sekolah yang kekurangan murid.

"Misalnya di Gorontalo, ada sekolah bagus, yang sudah menolak banyak murid, sementara ada sekolah tidak dapat murid karena tidak bisa bayar guru. Maka sekolah ini (yang sudah bagus itu) membantu yang dikoordinasikan oleh Majelis Dikdasmen di daerah masing-masing, supaya guru-guru itu bisa tetap mengajar," katanya.

Sementara itu, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) juga menyampaikan usulan kepada pemerintah terkait guru sekolah swasta. Ketua LP Ma'arif NU KH Zainul Arifin Junaidi mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif finansial kepada tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah swasta.

"Karena hidupnya sekolah swasta seperti Ma'arif ini kan dari uang SPP kan, sementara kalau tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah, kita minta orang tua bayar SPP tentu susah. Jadi pemerintah harus berikan insentif finansial kepada guru-guru swasta dan juga tenaga kependidikannya," katanya.

Kiai Zainul juga mengatakan, LP Ma'arif NU juga mengusulkan agar pemerintah menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dia mengakui, banyak guru yang gagap menggelar pembelajaran jarak jauh. "Jadi dari segi metode pengajarannya itu belum ketemu," ungkapnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement