REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH - Arab Saudi telah mengajukan kerangka kerja untuk mengakhiri kebuntuan di Yaman selatan antara pemerintah Yaman yang didukung Saudi dengan Houthi yang didukung Iran. Hal itu dikatakan oleh tiga sumber yang juga dilihat Reuters.
Dilansir Arab News, tiga sumber yang mengetahui informasi ini mengatakan Riyadh mengajukan proposal untuk mengimplementasikan kesepakatan pembagian kekuasaan yang ditengahi oleh Arab Saudi November lalu tetapi macet. Kerangka ini juga menyerukan gencatan senjata di provinsi Abyan dan seruan untuk Southern Transicional Council (STC) membatalkan aturan darurat.
Setelah itu, Presiden pemerintahan yang didukung Saudi, Abd-Rabbu Mansour Hadi, akan menunjuk gubernur dan kepala keamanan untuk Aden, serta menunjuk perdana menteri untuk membentuk kabinet yang mencakup STC. STC kemudian akan menghapus pasukannya dari Aden dan memindahkan kembali di Abyan, yang akan membentuk pemerintahan baru.
Ketidakpercayaan masih menjadi hambatan bagi upaya Riyadh untuk mencegah front lain dalam perang yang ingin dihentikan. Ini merupakan tujuan yang telah mendapatkan urgensi menjelang penyelenggaraan KTT G20 pada bulan November dan ketika Yaman berjuang dengan wabah virus corona.
Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa STC, yang didukung oleh mitra koalisi Uni Emirat Arab, menginginkan kabinet dibentuk sebelum memindahkan pasukannya. Pemerintah Hadi digulingkan oleh Houthi dari ibu kota Sanaa pada akhir 2014 sehingga mendorong koalisi untuk campur tangan.
Perang saudara di Yaman telah menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar di dunia dan mengalami kebuntuan selama bertahun-tahun. Riyadh akhir tahun lalu meluncurkan perundingan tidak langsung dengan Houthi, yang mengatakan mereka memerangi sistem yang korup. Konflik dilihat di wilayah tersebut sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika