REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, setiap gugus tugas di tingkat kabupaten/kota dengan berbagai elemen masyarakat perlu meningkatkan sosialisasi pencegahan Covid-19. Hal ini menurutnya penting sebagai solusi atas penolakan rapid test atau tes cepat oleh beberapa kelompok masyarakat di Banten.

“Pemprov Banten sendiri sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh stakeholder di masyarakat, untuk melakukan pendekatan personal kepada masyarakat menyikapi adanya penolakan rapid test ini,” kata Andika Hazrumy dalam diskusi daring yang digelar Gugus Tugas Covid-19 pemerintah pusat, Jumat (19/6).

Andika menyebut, penolakan masyarakat khususnya di Banten terhadap rapid test cenderung disebabkan karena faktor psikologis yaitu kehawatiran bila positif akan langsung diisolasi atau dikarantina dan dipisahkan dari keluarganya. 

“Atas persoalan tersebut, kami selaku pemerintah telah melakukan upaya pendekatan secara personal dengan memberikan pemahaman kepada mereka melalui alim ulama, tokoh masyarakat dan pesantren bahwa rapid test ini dilakukan untuk keselamatan bersama dalam upaya deteksi dini penyebaran virus corona,” jelasnya.

Wagub juga menjelaskan bahwa ada juga kekhawatiran warga terkait rapid test yang harus mengeluarkan biaya dari masyarakat. "Saya harapkan juga dari pelaksanaan rapid test yang dilaksanakan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat dan tidak ada pemikiran harus bayar karena ini kan gratis, disediakan untuk masyarakat," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika