Sabtu 20 Jun 2020 17:13 WIB

Pemkab Bekasi Evaluasi Distribusi Bantuan Covid-19

Pendataan ulang dibutuhkan agar bantuan bisa tepat sasaran penerima

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meninjau langsung penyaluran bantuan sosial Pemprov Jabar bagi warga rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi COVID-19, baik yang berdomisili maupun perantau, di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) pada Rabu (15/4).
Foto: humas Pemprov Jabar
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meninjau langsung penyaluran bantuan sosial Pemprov Jabar bagi warga rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi COVID-19, baik yang berdomisili maupun perantau, di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) pada Rabu (15/4).

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG--Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengevaluasi pola pendistribusian bantuan Covid-19, meliputi realisasi anggaran bantuan serta pemerataan distribusi kepada warga terdampak yang berhak menerima berikut kuota penerima.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Hendra Cipta Dinata di Cikarang, Sabtu (20/6) mengatakan ada sejumlah catatan berdasarkan pemaparan dinas sosial saat rapat kerja bersama.

"Distribusi bantuan tahap pertama dari APBD kita sudah disalurkan. Memang ada sedikit gejolak di masyarakat terkait pemerataan distribusi dan ini yang menjadi fokus kami bersama untuk distribusi tahap selanjutnya," katanya.

Hendra menyebut selain menunggu estimasi pengajuan anggaran bantuan tahap kedua, pihaknya menekankan agar pemerintah daerah melakukan pendataan ulang serta sinkronisasi atas data sebelumnya untuk memastikan bantuan terdistribusi kepada warga yang betul-betul berhak menerimanya.

"Nanti kita kroscek juga antara kuota penerima dengan jumlah bantuan yang akan disalurkan agar tepat sasaran," ucapnya. Menurut dia ketepatan pengalokasian distribusi bantuan sosial Covid-19 penting dilakukan mengingat masih ada warga yang mengaku belum menerima bantuan, padahal bantuan tersebut juga tidak berasal dari satu pintu saja.

"Jangan sampai tumpang tindih antara satu dengan bantuan lain, apalagi sampai ada warga yang belum menerima bantuan, padahal kan beragam jenis bantuannya," kata dia.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Abdillah Majidmengatakan ada delapan jenis bantuan yang menjadi jaring pengaman sosial Covid-19, meliputi bantuan nontunai Program Keluarga Harapan, bantuan BPNT Kemensos, serta Bantuan Sosial Tunai Kemensos.

Kemudian bantuan tunai dan nontunai Provinsi Jawa Barat, bantuan pasien PDP, ODP, dan isolasi mandiri, bantuan PDP dan ODP di penampungan, bantuan sembako Bupati Bekasi, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

"Jumlah keseluruhan dari semua bantuan itu kurang lebih ada 448.487 penerima. Akan kami data ulang kembali untuk bantuan tahap selanjutnya agar lebih maksimal distribusinya," ucapnya.

Sementara bantuan yang bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi berupa paket sembako tahap pertama diberikan kepada 159.000 kepala keluarga.

"Dari kita tahap pertama kemarin total anggaran Covid-19 sebesar Rp 43 miliar, tapi baru terpakai Rp36 miliar karena masih digunakan juga untuk melayani makan dan minum di Bapelkes. Tahap kedua kamimasih kalkulasikan berapa pengajuannya sambil membuat laporan tahap pertama kemarin," kata dia.

 

sumber : antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement