REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Pejabat keamanan Israel dilaporkan akan diperkenankan melihat peta wilayah Tepi Barat yang hendak dianeksasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hingga kini, pasukan keamanan Israel sebagian besar tidak mengetahui peta rencana Netanyahu untuk memperpanjang kedaulatan atas tanah Tepi Barat, yang menghambat kemampuan mereka merencanakannya.
Dilansir Time of Israel mengutip stasiun televisi Channel 12, peta yang akan diperlihatkan kepada militer dan agen keamanan lainnya adalah sama dengan yang Netanyahu berikan kepada Menteri Pertahanan Benny Gantz pekan ini. Stasiun televisi itu melaporkan, di bawah keempat skenario aneksasi yang dirinci dalam peta, Israel akan memperluas wilayah di sebagian besar permukiman dan total 12 hingga 30 persen dari Tepi Barat.
Sebuah laporan televisi Rabu, sebaliknya, mengatakan salah satu opsi yang diapungkan oleh Netanyahu akan membuat Israel hanya mencaplok sebagian kecil Tepi Barat dalam langkah simbolis. Dalam laporan terpisah, berita Channel 13 mengatakan para jenderal Israel Defense Forces (IDF) mengatakan kepada Gantz bahwa mereka akan membutuhkan beberapa pekan setelah keputusan akhir tentang aneksasi untuk mempersiapkan keamanan.
Mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya yang ikut dalam pertemuan tersebut, laporan itu mengatakan persiapan akan termasuk memanggil cadangan dan mengerahkan pasukan. Para pejabat juga mengatakan, mereka akan membutuhkan beberapa bulan untuk mempersiapkan aspek "sipil" pencaplokan dan mencatat potensi komplikasi hukum dari pencaplokan setiap permukiman yang dibangun di atas tanah pribadi Palestina.
Kerumitan lain yang mungkin terjadi, dikutip oleh para pejabat, adalah harus mengubah rute penghalang keamanan Tepi Barat dan menentukan apakah orang-orang Palestina yang memiliki tanah pertanian di Lembah Jordan tetapi tinggal di tempat lain akan dapat mengakses tanah mereka.
"Ini hanya beberapa contoh kecil. Ada puluhan atau ratusan masalah sipil bermasalah yang muncul hanya ketika Anda mulai berpikir tentang aneksasi. Semua hal ini membutuhkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan," kata para pejabat yang dikutip oleh stasiun televisi Channel 13.
Dalam laporannya, Channel 13 juga mengatakan, Netanyahu dan Gantz tengah mengadakan pembicaraan lebih jauh pada Jumat waktu setempat soal pencaplokan. Keduanya telah bertemu beberapa kali belakangan ini untuk membahas masalah itu, termasuk untuk pembicaraan yang dihadiri oleh Duta Besar AS untuk Israel David Friedman. Menurut laporan media Ibrani baru-baru ini, pemerintah AS ingin Gantz bergabung dengan langkah aneksasi.
Di bawah perjanjian koalisi antara partai Likud Netanyahu dan partai Gantz, Blue and White, perdana menteri berjani akan memperluas kedaulatan atas sekitar 30 persen dari Tepi Barat, yang mencakup semua 132 permukiman dan Lembah Jordan pada 1 Juli. Netanyahu mengatakan dukungan AS untuk aneksasi merupakan peluang bersejarah. AS pun telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan menentang aneksasi Israel.
Wilayah 30 persen mewakili wilayah yang dialokasikan untuk Israel di bawah rencana perdamaian pemerintahan Trump yang diluncurkan pada Januari, yang dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi kesepakatan negosiasi dengan Palestina, tetapi sebelumnya ditolak oleh Palestina.
Janji Netanyahu untuk terus maju dengan aneksasi sepihak telah dikutuk secara internasional. Negara-negara Eropa dan Arab, serta anggota senior Partai Demokrat AS, memperingatkan pemerintah Israel agar tidak melakukannya.
Raja Yordania Abdullah pekan ini mengatakan, aneksasi sepihak tidak dapat diterima. Dia diperkirakan akan menarik duta besarnya, menurunkan hubungan dengan Israel, dan mempertimbangkan kembali perjanjian damai Israel-Yordania 1994 jika Netanyahu melanjutkan.
Abdullah juga mengatakan, dia berusaha membujuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan negosiasi dengan Israel. Menteri luar negeri Yordania pekan ini dilaporkan memberi tahu Abbas di Ramallah untuk menelepon Presiden AS Donald Trump untuk menjelaskan penentangannya terhadap aneksasi Israel secara sepihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika