REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji parkiran sepeda agar dibuat lebih besar. Hal ini berdasarkan dari ketentuan 10 persen dari area parkir yang disediakan gedung, perkantoran atau pusat perbelanjaaan.
"Sekarang jelas, selama PSBB ini ada kewajiban menyediakan lahan parkir untuk sepeda sebanyak 10 persen dari area parkir, kami sedang memikirkan untuk menerapkan kebijakan (lebih besar) itu," kata Anies usai upacara HUT DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin (22/6).
Kebijakan tersebut, kata Anies, kini sedang dikaji karena animo masyarakat yang tinggi. Bahkan ketika dilakukan pengukuran oleh Dinas Perhubungan memiliki lompatan hingga 10 kali lipat.
"Sehingga masyarakat bisa meneruskan kebiasaan bersepeda selama pandemi ini. Karena bagaimana pun juga bersepeda adalah moda transportasi yang sehat, bebas polusi, aman, dan bila itu jadi kebiasaan bersama akan baik untuk kita," ucap Anies.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pusat perbelanjaan dan perkantoran di Ibu Kota wajib menyisakan sebagian kapasitas lahannya untuk parkir sepeda. Hal itu merujuk dari Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
"Pemprov sudah secara masif membangun trotoar. Kemudian jalur sepeda juga sudah 63 kilometerkita bangun tahun lalu. Untuk lokasi parkir kita akan meminta kepada gedung perkantoran, pengelola pusat perbelanjaan untuk menyiapkan lokasi parkir bagi para pesepeda," ujarnya.
Tak hanya tempat perbelanjaan dan perkantoran, fasilitas transportasi umum juga harus menyediakan parkir untuk sepeda. Di terminal tentu disesuaikan dengan kapasitas prasarana yang ada. Begitu juga di beberapa stasiun MRT juga sudah disiapkan lokasi parkir sepeda.
"Kalo jalan di misalnya di stasiun MRT Haji Nawi sudah ada parkir sepeda. Jadi tinggal di beberapa stasiun yang kita akan dorong untuk disiapkan parkir sepeda," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika