REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Provinsi Riau siap memfasilitasi pengembangan kawasan industri halal dengan segala potensi sumber daya yang ada. Terlebih, selama ini Riau belum memaksimalkan pengolahan komoditas potensial di sana.
Gubernur Provinsi Riau Syamsuar menyampaikan, Riau sudah siap menerima investor yang berminat. "Pemerintah daerah akan mendukung. Kami siap menerima investor dengan segala potensi yang kami miliki," kata Syamsuar dalam Webinar Potensi Kawasan Industri Halal yang digelar IAEI dan Tazkia, Selasa (23/6).
Syamsuar mengatakan, Riau punya sumber daya yang cukup dan strategis untuk pembangunan sebuah kawasan industri. Riau sendiri sudah memiliki sejumlah kawasan yang diperuntukan bagi integrasi industri, seperti Dumai, Tanjung Buton, Tenayan, Buruk Bakul, Technopark Pelalawan, dan Kuala Enok.
Dari enam kawasan industri yang sudah ada, pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus syariah ditawarkan di Kawasan Industri Tenayan. Kawasan ini cukup strategis karena berada di pusat Kota Pekanbaru dan didukung infratruktur jalan utama.
Luas kawasan industri Tenayan seluas 3.000 ha dan 306 ha di antaranya sudah dibebaskan dan berstatus HPL. Tersedia pula pembangkit listrik berkapasitas 2x110 MW (PLTU) dan 275 MW (PLTG) dalam proses pembangunan.
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Riau, Asrizal menambahkan, sektor industri halal yang dapat dikembangkan sangat beragam dapat didukung oleh sumber daya lokal. Seperti industri pangan, farmasi, tekstil dan aneka, fashion, juga kosmetik.
"Kami punya banyak sumber daya lokal, komoditas yang masih diekspor dalam keadaan bahan mentah sehingga belum bernilai tambah," kata Asrizal.
Mulai dari bahan baku pertanian, perkebunan, perikanan, juga perternakan. Riau punya potensi komoditas yang cukup besar seperti minyak sawit, kelapa, karet, sagu, nipah, pinang, kopi, dan nanas. Selain itu juga tersedianya bahan baku tekstil berupa rayon, dukungan riset dari perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, sumber daya manusia industri, dan lainnya.
Dari sisi regulasi, Riau juga sudah siap dengan Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau. Di dalamnya ada rencana pengembangan kawasan industri halal untuk rencana kerja tahun 2018-2038. Juga Pergub No 18 tahun 2018 tentang Pariwisata Halal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika