REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini fokus pada target peningkatan produksi pangan. Tak hanya produksi, Kementan pun membantu menyelesaikan pemasaran produksi sehingga petani mendapat untung dan masyarakat mudah memperoleh pangan.
Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi menilai sektor hulu dan hilir harus dapat diselesaikan secara bersama, agar produksi melimpah tidak terhambat pemasaran, begitu pula sebaliknya. Menurutnya komitmen Mentan Syahrul Yasin Limpo untuk terus mensejahterakan petani tidak diragukan lagi.
"On going program untuk jangka pendek, menengah, dan panjang telah dipersiapkan detilnya. Pak Menteri sangat pro petani karena tumbuh dan besar dari birokrat di desa, sehingga merasakan betul kegelisahan petani. Menteri Pertanian menghindari impor pangan, sepanjang petani dalam negeri mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan," demikian dikatakan Gandhi di Bogor, Rabu (24/6).
Menurut Gandhi, perbaikan data lahan dan produksi, sistem monitoring, inovasi dan teknologi benih hingga membantu akses pasar domestik dan luar negeri, dilakukan paralel saat ini. Hingga hari ini produksi pangan relatif aman, dan ekspor pertanian masih bertumbuh positif, dimana kontribusinya terhadap PDB pun masih positif.
Langkah dan pemikiran Mentan tersebut, setidaknya telah mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Bahkan dalam Rapat Kerja Mentan dan Komisi IV DPR RI, mendapatkan apresiasi dari senayan.
"Salah satu butir kesimpulannya, Komisi IV DPR RI mengapresiasi komitmen Menteri Pertanian untuk menjamin tidak melakukan impor terhadap komoditas strategis yang dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri," ungkap Gandhi.
Dalam Rapat Kerja Komisi IV, Senin (22/6), Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam kata penutupnya menyampaikan percaya diri yang tinggi akan mampu menjaga petani Indonesia, berkat dukungan dan kebersamaan antara pemerintah dan legislatif. Fungsi pengawasan yang baik, menurutnya akan memperkuat kebijakan. "Begitu pula dukungan yang kuat, akan perkuat upaya ketahanan pangan nasional," beber Syahrul.
Terkait apresiasi dari Komisi IV DPR atas komitmen Mentan untuk menjamin tidak melakukan impor terhadap komoditas strategis yang dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri, Mentan Syahrul menambahkan dalam bahwa urusan impor itu bukan hanya wewenang Kementan saja. "Tetapi diputuskan dalam rakortas bersama kementerian lain di Kemenko dan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada di tanah air," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika