REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Komisi C DPRD Jatim Muhammad Fawait meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Jatim mempermudah bantuan kredit bagi petani di wilayah setempat. Sebab, kata dia, saat ini penyaluran kredit kepada petani cenderung menurun.
Padahal, kata dia, sektor pertanian memiliki catatan baik. Dimana sektor ini menjadi yang paling rendah mengalami non-performing loan (NPL), atau kredit macet. Artinya, risiko pinjaman tidak terbayarkan persentasenya paling kecil dibanding sektor lain.
"Kami keliling-keliling, data yang kami peroleh hampir sama bahwa sektor pertanian adalah sektor yang tangguh dalam menghadapi banyak hal, termasuk krisis atau kondisi seperti Covid-19," ujar Fawait di Surabaya, Rabu (24/6).
Rendahnya kredit macet pada sektor pertanian ini, menurutnya tidak hanya terjadi pada masa pandemi. Jauh sebelum wabah Covid-19 masuk ke Jatim, persentasenya kredit bermasalah petani terbilang sangat kecil. Maka dari itu, lanjut politikus Partai Gerindra tersebut, bank daerah mestinya tidak ragu untuk mempermudah proses pinjaman para petani.
Dengan begitu, diharapkannya dapat mendorong petani untuk lebih produktif lagi. Sehingga juga bisa menurunkan angka kemiskinan di Jatim yang masih di atas nasional. "Ini akan menjadi catatan komisi C yang nanti rapat dengan perbankan untuk mendorong penyaluran kredit di sektor pertanian," kata dia.
Fawait mengakui masih adanya kendala administrasi bagi para petani yang hendak mengajukan kredit. Maka dari itu, dia berharap pihak perbankan juga bisa aktif membantu proses tersebut. "Karena sektor pertanian sumber daya manusianya berbeda dengan sektor lain," kata dia.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Agus Wicaksono menyebutkan, persentase penyaluran kredit untuk sektor pertanian sangat kecil. Di Bank Jatim misalnya, 82 persen pinjaman menyasar konsumtif dan transportasi. Sedangkan sisanya, sekitar 17 persen harus berbagi antara pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.
"Harus ada keseimbangan. Kondisi kita di Jatim ini 65 persen pertanian. Kita juga penyumbang pangan yang luar biasa. Swasembada pangan ya dari giat petani kita," kata Agus.
Politikus PDI Perjuangan itu pun meminta bank daerah tidak ragu menyalurkan kredit kepada petani. Mengingat tujuan pendirian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan hanya sekadar mencari keuntungan.
"Penyaluran kredit di pertanian ini harus ditingkatkan. Ini masih kecil sekali. Salah satu visi misi gubernur dan wakil gubernur pada waktu itu (awal menjabat) adalah kesejahteraan masyarakat petani, maka harus ditingkatkan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika