REPUBLIKA.CO.ID,DUBAI -- Menteri-menteri negara Arab menolak intervensi asing di Libya. Negara anggota Liga Arab mengatakan intervensi militer eksternal hanya akan menambah krisis Libya.
Dalam pernyataannya seperti dilansir Arab News pada Rabu (24/6), mereka menekankan pentingnya komitmen persatuan dan kedaulatan Libya serta memperbaiki lembaga-lembaga di negara itu dari intervensi. Sebelumnya situs berita Ahram melaporkan selama rapat virtual dengan International Follow Up Committee on Libya (IFCL) Liga Arab telah meminta aktor-aktor eksternal menahan intervensi militer ke Libya.
IFCL juga mendorong adanya penurunan ketegangan di Sirte sesegera mungkin. Mereka meminta pemerintah Libya yang diakui internasional, Government of National Accord (GNA), bernegosiasi dengan Tentara Nasional Libya (LNA) yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar bersama Libya 5+5 Joint Military Commission untuk meraih gencatan senjata permanen di negara itu.
Liga Arab mengatakan mereka akan menggelar rapat darurat pada Selasa (29/6). Mesir meminta agar blok tersebut membahas meningkatnya ketegangan di Libya.
Anggota rapat juga akan membahas pandangan mereka terhadap sejumlah inisiatif seperti Deklarasi Kairo, proposal Perdana Menteri Fayez Al-Serraj, dan persiapan untuk pemilihan. Pada awal Juni lalu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengumumkan proposal untuk mengakhiri perang di Libya yang dinamakan Deklarasi Kairo.
Pada awal pekan ini El-Sisi mengatakan Kairo memiliki hak untuk ambil peran dapat perang tersebut karena mengancam perbatasan mereka. Ia mengatakan Mesir menerima 'ancaman langsung' dari 'militan teroris'.
El-Sisi juga mengatakan intervensi pasukan Mesir di Libya 'akan dipimpin suku-suku Libya'. Garis pertempuran di Sirte dan Al-Jufra menjadi 'batas' keamanan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika