REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK — Sekitar 75 negara dan organisasi non-pemerintah telah menjanjikan dana sebesar 130 juta dolar AS untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Dana itu diharapkan dapat membantu para pengungsi Palestina di kawasan Timur Tengah.
Komitmen itu dibuat setelah PBB menggelar konferensi virtual pada Selasa (23/6). Tujuannya adalah menjembatani kesenjangan dana sebesar 400 juta dolar AS yang dihadapi UNRWA.
“Setiap hari UNRWA berkontribusi pada pembangunan manusia serta stabilitas dalam konteks yang semakin bergejolak dan menantang,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam konferensi tersebut, dilaporkan laman UN News.
Komisioner Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan krisis telah datang seiring dengan masuknya Timur Tengah ke periode ketidakpastian baru. Israel mengancam mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Lebanon menghadapi kekacauan ekonomi. Sementara, Suriah belum menunjukkan tanda-tanda berakhirnya konflik.
“Dalam lingkungan yang tidak dapat diprediksi dan tidak stabil, kita membutuhkan, lebih dari sebelumnya, UNRWA yang dapat diprediksi dan stabil,” kata Lazzarini.
Dia tak menampik bahwa keuangan menjadi tantangan utama UNRWA. Layanan seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan untuk para pengungsi Palestina terus berlanjut dengan kapasitas penuh. Namun dana dan sumber daya tidak memadai lagi.
Menurut Lazzarini, selama lima tahun terakhir, UNRWA telah memerangi pemotongan anggaran. Hasilnya, mereka dapat melakukan penghematan sebesar 500 juta dolar AS. Namun, tak ada lagi ruang bagi pemangkasan tanpa mempengaruhi kualitas layanan.
“Tahun demi tahun, bulan demi bulan, UNRWA berada di ujung jurang keuangan. Ini tidak bisa dilanjutkan,” ujar Lazzarini seraya mendesak negara-negara meningkatkan kontribusi tahunannya.
Secara keseluruhan, UNRWA merawat dan menjaga sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Layanannya meliputi pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan layanan sosial, infrastruktur dan perbaikan kamp serta perlindungan dan keuangan mikro.