REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan program pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur masih akan dilanjutkan pada tahun depan. Rencana ini dilakukan di tengah prioritas pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan IKN tetap dijalankan dengan anggaran yang dinilainya sangat kecil, yaitu sekitar Rp 38,9 miliar. Nilai tersebut setara dengan 5,12 persen dari pagu anggaran program perencanaan pembangunan nasional yang diajukan Kementerian PPN/Bappenas, yakni sebesar Rp 760,4 miliar.
"Kecil sekali. Itu nothing," katanya dalam rapat kerja Kementerian PPN/Bappenas dengan Komisi XI DPR, Rabu (24/6).
Secara total, pagu anggaran yang diajukan Kementerian PPN/ Bappenas adalah Rp 1,5 triliun. Sebanyak Rp 760,4 miliar di antaranya ditujukan untuk program perencanaan pembangunan nasional, termasuk pembangunan IKN. Sisanya, Rp 749 miliar, ditujukan untuk program dukungan manajemen.
Suharso menjelaskan, ada dua subkegiatan utama dalam koordinasi pelaksanaan rencana pemindahan IKN tahun depan, yaitu fasilitasi transisi ke otoritas IKN serta koordinasi perencanaan maupun penganggaran untuk pembangunan IKN. "IKN ini hanya meneruskan pekerjaan masterplan," tuturnya.
Menurut Suharso, pemerintah melakukan pendekatan rasional untuk memutuskan keberlanjutan pembangunan IKN pada 2021. Dengan mempertimbangkan efek pengali yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia, pemerintah memutuskan untuk melanjutkannya.
Ia optimistis pembangunan infrastruktur ataupun gedung di IKN mampu memberikan sumber penghasilan bagi banyak pihak. Tidak hanya masyarakat Kalimantan, tetapi juga lintas pulau seperti Sulawesi. Pemerintah berencana mengembangkan Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan untuk memudahkan aktivitas pembangunan ini.
Suharso menekankan, pembangunan IKN memiliki potensi besar sebagai daerah tujuan investasi, khususnya di tengah tekanan ekonomi yang menyebabkan banyak investor sulit menemukan daerah tujuan investasi berskala besar. "Apakah itu sebuah bisnis opportunity? Saya kira iya," ujarnya.
Suharso menyebutkan, sudah banyak pengusaha yang mempertanyakan kelanjutan proyek pembangunan IKN, terutama dari dalam negeri. Mereka menyampaikan minat untuk ikut serta dan mengambil bagian dalam pembangunan IKN, asalkan mendapat kemudahan birokrasi.
Saat ini, Suharso mengakui, pemerintah sedang mencari lokomotif atau penghela untuk memberikan modal pada pembangunan IKN. APBN tetap akan dibutuhkan, tetapi tidak terlalu besar dan bersifat multitahun.
Rencana kelanjutan IKN menuai banyak pertanyaan dari anggota Komisi XI DPR. Salah satunya anggota dari Fraksi PKS, Anis Byarwati. Menurut dia, rencana pembangunan IKN sepatutnya tidak menjadi prioritas pemerintah di tengah pandemi. "Kami minta pemerintah dan Bappenas kaji ulang tentang program pindah ibu kota ini," katanya.
Anis menambahkan, pihaknya mendapatkan informasi mengenai proses tender penyusunan rencana induk yang sudah disiapkan dengan dana setidaknya Rp 85 miliar. Anggaran tersebut sebaiknya dialihkan pada penanganan wabah Covid-19 dan dampak ke masyarakat maupun dunia usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika