REPUBLIKA.CO.ID,TASIKMALAYA--Sebanyak 30 kepala keluarga (KK) atau 94 jiwa warga di Kampung Mekarsari, Desa Cikubang, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, masih mengungsi akibat terdampak bencana tanah longsor yang terjadi pada Jumat (19/6). Rumah-rumah mereka tak ada lagi yang ditempati karena berada di zona rawan longsor susulan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Nuraedidin mengatakan, warga terdampak longsor itu masih mengungsi hingga Rabu (24/6). Menurut dia, warga mengungsi ke rumah saudara dan tetangga terdekatnya yang dianggap aman. "Kita sudah menaktifkan dapur umum dan terus pasok kebutuhan pangan untuk warga terdampak," kata dia saat dihubungi Republika, Rabu (24/6)
Berdasarkan pantauan Republika di lokasi pada Selasa (23/6), warga terdampak longsor itu tak hanya mengungsi di rumah tetangga atau kerabatnya. Sebagian dari warga juga mengungsi di tenda darurat dan mushala. Beberapa di antara warga yang mengungsi merupakan anak-anak.
Nuraedidin mengatakan, warga masih takut jika kembali ke rumahnya akan terjadi longsor susulan. Sebab, longsor yang terjadi pada Jumat di wilayah itu membuat satu rumah terbawa runtuhan tanah dan hancur total, tiga rumah rusak berat, sembilan rumah terancam gerakan tanah, serta 17 rumah lainnya terancam.
Menurut dia, secara kasatmata, 30 rumah itu tak bisa lagi ditempati karena berada di daerah yang memiliki kemiringan tanah yang curam. Apalagi, saat ini curah hujan masih tinggi. Namun, untuk memastikannya harus ada kajian geologi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan penanganan jangka panjang untuk warga yang mengungsi. "Sambil menunggu hasil kajian, kita juga mencari tanah tempat relokasi. Tempat relokasinya juga harus aman dari sisi geologi demi keselamatan jangka panjang. Baru nanti kita dengan desa, kecamatan, dan pemkab, melakukan penanganan," kata dia.
Nuraedidin mengatakan, untuk sementara terdapat pilihan tempat relokasi menggunakan tanah desa. Namun, untuk menggunakan tanah itu harus menunggu hasil musyawarah desa dan menunggu hasil kajian geologi. Dengan begitu, bisa dipastikan tempat relokasi tak rawan bencana longsor.
"Kalau dari geologi mengatakan itu daerah sudah tidak layak untuk tinggal, kita akan relokasi. Tapi pastinya harus menunggu kajian geologi," kata dia.
Menurut Nuraedidin, rencananya PVMBG akan melakukan kajian pada hari ini. Namun, pihaknya belum melakukan komunikasi lanjutan. "Kita ingin secepatnya agar pemkab dapat melakukan penanganan lanjutan," kata dia. Sementara itu, Kepala Desa Cikubang, Jajang mengatakan, pihaknya telah sepakat untuk menggunakan tanah desa sebagai tempat relokasi.
Pihak desa sudah melakukan koordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial untuk rencana relokasi warga terdampak. Namun, untuk pembangunan rumah warga yang direlokasi, pihak desa tak bisa menyediakan anggarannya. "Kalau tempat Insya Allah siap. Tapi untuk pembangunannya, anggaran dana desa juga tak cukup," kata dia.
Menurut dia, warga juga belum seluruhnya sepakat dengan rencana relokasi. Warga hanya mau direlokasi jika semua yang terdampak ikut dipindah semua. "Karena mereka gak mau kalau hanya satu dua, harus semua direlokasi," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Rukun Warga (RW) setempat, Supiatna mengatakan, bencana tanah longsor di wilayahnya itu baru pertama kali terjadi. Menurut dia, kerugian akibat bencana longsor mencapai ratusan juta rupiah. Bukan hanya menyebabkan puluhan rumah rusak, tapi juga sawah yang menjadi sumber penghasilan warga.
Pihaknya sudah mulai berkoordinasi dengan pemerintah untuk penanganan jangka panjangnya. "Kalau warga sudah mau kalau direlokasi semua. Asal semuanya ikut relokasi," kata dia.
Supiatna mengatakan, di dekat wilayah itu terdapat tanah milik desa. Rencananya, warga yang terdampak akan direlokasi ke tempat itu. "Kalau di sana tanahnya tidak rawan longsor karena dara. Sekira 2 kilometer dari sini," kata dia.
Namun, ia belum bisa memastikan kapan realisasi relokasi dapat dilakukan. Menurut dia, perihal relokasi harus menunggu keputusan dari pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika