REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/6). Kunjungan kerja ini dilakukan di tengah penambahan kasus di Jawa Timur yang masih tinggi. Bahkan, akumulasi kasusnya nyaris melampaui DKI Jakarta. Jokowi terakhir kali melakukan kunjungan kerja pada 1 April lalu saat meninjau RS darurat di Pulau Galang.
Per Rabu (24/6) kemarin, Jawa Timur menyumbangkan penambahan kasus harian tertinggi nasional sebanyak 183 orang. Angka kumulatif kasus positif di Jawa Timur sampai hari ini sebanyak 10.298 orang. Sementara itu, DKI Jakarta, kendati jumlah kasusnya masih lebih banyak dari Jatim dengan 10.404 orang, penambahan kasus pada 24 jam terakhir tidak setinggi Surabaya, yakni 157 orang.
Presiden direncanakan bertemu dengan forkopimda di Jawa Timur, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Grahadi, Surabaya, pagi ini Presiden Jokowi juga akan melakukan konferensi video dengan perwakilan instansi kesehatan dari seluruh daerah di Jawa Timur serta sejumlah pelaku industri.
Setelah pertemuan di Grahadi, Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi untuk meninjau sejumlah destinasi wisata. Di sana Jokowi akan memastikan berjalannya kenormalan baru di lokasi wisata.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan kembali blusukan meskipun pandemi corona belum berakhir. Dalam acara webinar seri DPP PGK, ia mengatakan, Presiden Jokowi berencana kembali blusukan ke wilayah yang sudah dinyatakan hijau dari pandemi.
"Presiden tetap akan berkunjung ke beberapa daerah hijau dan mengatakan, menyatakan bahwa kita siap bekerja, tetapi kita tetap menjaga yang paling utama adalah kesehatan," ujar Pramono, Rabu (17/6).
Menurut dia, Jokowi sudah merindukan kembali turun ke lapangan dan blusukan ke berbagai daerah. Namun, rencana ini sempat ditunda agar tak menjadi perdebatan di masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika