REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kantor Bea Cukai Malang telah menindak sejumlah barang ilegal dari Januari sampai Juni 2020. Temuan tersebut diprediksi telah merugikan negara Rp 2,15 miliar.
Kepala Kantor Bea Cukai Malang Latif Helmi mengatakan, lembaganya telah melakukan serangkaian penindakan di bidang kepabeanan dan cukai di Malang Raya berupa 100 Surat Bukti Penindakan (SBP). Ratusan SBP ini terdiri atas 82 penindakan barang kiriman pos dan 14 terhadap Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT). Selanjutnya, dua penindakan terhadap BKC Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan satu pada Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).
"Salah satu tindak lanjut penanganan barang bukti hasil penindakan yang didapati melanggar Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, dan telah ditetapkan sebagai barang milik negara (BMN) adalah dengan dimusnahkan," kata Latif saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/6).
Bea Cukai telah memusnahkan temuan barang ilegalnya di Halaman Kantor Bea Cukai Malang, Kamis (25/6). Lebih rinci, barang yang telah dimusnahkan antara lain 3.626.676 batang rokok, 43 botol HPTL atau setara 2.580 mililiter (ml). Kemudian 295 botol minimal alkohol dan 74 barang kiriman pos berupa kosmetik, makanan, obat-obatan, suplemen dan mainan seks.
Selain itu, Latif menegaskan, pihaknya akan berusaha menekan peredaran rokok ilegal tidak lebih dari tiga persen. Hal ini dilakukan melalui pengawasan dan operasi rutin. "Secara nasional Bea Cukai sejak tahun 2019 hingga sekarang juga melaksanakan Operasi Gempur Rokok Ilegal," ujarnya.
Selain meningkatkan pengawasan, Bea Cukai Malang menyadari peran masyarakat sangat penting dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Oleh sebab itu, Latif mengimbau masyarakat untuk ikut membantu memberantas peredaran rokok ilegal dengan cara tidak membeli. Kemudian tidak mengonsumsi dan memproduksi Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.
Bea Cukai Malang juga berkomitmen meningkatkan kegiatan pengawasan dan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat. Lalu akan lebih meningkatkan kerja sama yang baik dengan instansi penegak hukum dan pemerintah setempat. Terpenting, mayarakat diminta kesadarannya dalam memenuhi ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika