REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Arus Survei Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hasilnya, angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf berada pada angka 67,4 persen.
"Temuan kita 67,4 persen masyarakat puas dengan kinerja presiden Jokowi Maruf Amin. kemudian yang tidak puas 25,3 persen. dan sisanya 7,3 persen tidak tahu tidak jawab," kata Direktur Eksekutif Ali Rif'an dalam diskusi daring, Kamis (25/6)
Sementara tingkat kepuasan masyarakat secara personal terhadap Jokowi hanya bertambah satu persen, yaitu di angka 68,3 persen. Sementara tingkat kepuasan masyarakat terhadap Ma'ruf Amin personal hanya 59,5 persen.
"Jadi memang survei-survei yang sering kami lakukan, itu selalu posisi wakil di bawah presiden. Justru kalau ada temuan yang mengatakan posisi wakil lebih tinggi dari presiden berarti ada masalah di inner circle kekuasaaan," ujarnya.
Selain melakukan survei terhadap kepuasan presiden dan wakil presiden, Arus Survei Indonesia juga melakukan survei terkait tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja enam bidang. Enam bidang itu antara lain bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, keamanan dan pendidikan.
"Rupanya bidang kemananan itu dinilai publik paling memuaskan, yaitu di angka 74,8 persen, kemudian disusul bidang pendidikan angkanya 73,3 persen, berikutnya bidang kesehatan, ekonomi, politik, dan hukum," jelasnya.
Kemudian temuan selanjutnya yaitu penilaian publik terhadap kinerja kabinet Jokowi-Maruf. Menurut hasil survei yang timnya lakukan, tidak ada satu pun menteri yang kepuasannya mencapai di atas 50 persen.
"Kalau kita buat ranking lima paling puas kita buat ranking 1-5 itu namanya ya pertama menteri pertahanan, disusul menteri luar negeri, kemudian menkopolhukam, menteri pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian mendikbud, itu penilaian publik yang paling puas," jelasnya.
Sedangkan yang dinilai masyarakat kinerjanya paling tidak puas yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, kemudian Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan temuan enam bidang yang dilakukan survei sebelumnya.
Untuk diketahui Survei tersebut dilakukan pada 9-12 Juni 2020. Sebanyak 1000 responden dilibatkan dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika