REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 50 triliun. Prediksi tersebut turun 10 persen dibandingkan target dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, yakni Rp 55,8 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, penurunan outlook dikarenakan adanya perlambatan aktivitas ekonomi untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Tapi, ia menilai, perbedaannya tidak akan terlalu jauh.
"Tampaknya masih oke walaupun di tengah suasana pandemi," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (25/6).
Febrio menambahkan, kinerja pendapatan BLU menunjukkan tren pertumbuhan rata-rata 16 persen per tahun selama periode 2015 hingga 2018. Ini menjadi perkembangan yang menggambarkan kesehatan dari BLU di Indonesia.
Hanya saja, penurunan signifikan sempat terjadi pada 2019 dengan realisasi Rp 48,9 triliun atau turun 11,25 persen dari realisasi tahun sebelumnya, Rp 55,1 triliun. Febrio menjelaskan, ini dikarenakan tidak adanya pungutan atas ekspor kelapa sawit oleh BLU terkait, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pada 2021, Febrio mengatakan, kebijakan BLU di antaranya akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan informasi dan teknologi (IT). "Jelas sekali, 2021 kita akan mendorong infrastruktur digital agar tersedia di semua lini. Baik kementerian lembaga maupun BLU," ujarnya tanpa menyebutkan proyeksi pendapatan BLU tahun depan.
Selain itu, Febrio menambahkan, kebijakan BLU juga mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan yang terjangkau, namun cakupannya semakin luas. Secara bisnis pun harus menghasilkan proses yang berkelanjutan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, BLU akan tetap menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan. "Pemerintah juga melakukan optimalisasi penerimaan dari dividen BUMN, meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan, dan meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR, Kamis (18/6).
Untuk pos PNBP, Sri menambahkan, pemerintah akan menyempurnakan tata kelola penerimaan, mendorong peningkatan iklim investasi sektor hulu migas dan mendukung harga gas agar lebih kompetitif untuk industri. Selain itu, meningkatkan pengelolaan aset lebih produktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika