Jumat 26 Jun 2020 07:05 WIB

AS Sebut 20 Perusahaan Didukung Militer China, Bidik Huawei?

Amerika Tetapkan 20 Perusahaan yang Didukung Militer China, Huawei Termasuk?

Rep: wartaekonomi.co.id/ Red: wartaekonomi.co.id
Amerika Tetapkan 20 Perusahaan yang Didukung Militer China, Huawei Termasuk Nih???. (FOTO: Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian)
Amerika Tetapkan 20 Perusahaan yang Didukung Militer China, Huawei Termasuk Nih???. (FOTO: Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian)

Warta Ekonomi.co.id, Bogor

Jajaran Trump resmi merilis daftar perusahaan China yang mendapat dukungan dan menjadi 'boneka' militer China. Dua di antaranya, yakni: Huawei dan Hikvision.

Mengutip Reuters, Kamis (25/6/2020), Dokumen Departemen Pertahanan (DOD) menyebut ada 20 perusahaan yang beroperasi di AS mendapat dukungan dari militer China.

Selain Huawei dan Hixvision, nama lain yang ada di dalam dokumen itu, yakni, "China Mobile Communications Group, China Telecommunication Corp, serta produsen pesawat terbang Aviation Industry Corp of China (AVIC)."

Baca Juga: Dituduh Sekongkol Sama Pemerintah China, Huawei: Mana Buktinya??

Baca Juga: Punya Puluhan Juta Followers di Instagram, 1 Postingan Ayu Tingting Bisa Hasilkan Rp35,2 Juta!

Meski terdaftar dalam daftar itu, Jajaran Trump tidak menyiapkan sanksi berbentuk hukuman. Namun, aturan yang menjadi dasar daftar tersebut (UU Tahun 1999) menyebut, presiden AS bisa menjatuhkan sanksi berupa pemblokiran properti dari pihak dalam daftar.

Huawei, China Mobile, China Telecom, AVIC, dan Kedutaan Besar China untuk AS tak menanggapi permintaan berkomentar. Sementara itu, Hikvision berujar, "tuduhan itu tak berdasar. Kami bukan perusahaan militer China dan tidak pernah berpartisipasi dalam urusan litbang aplikasi militer."

Departemen Pertahanan mendapat tekanan dari anggota parlemen dari kedua partai politik AS untuk merilis daftar tersebut, terlebih di tengah menegangnya hubungan AS-China di bidang teknologi, perdagangan, dan kebijakan luar negeri.

Senator Republik Tom Cotton dan Perwakilan Republik Mike Gallagher pun mendesak agar Trump mengenakan hukuman ekonomi terhadap perusahaan dalam daftar tersebut.

Gedung Putih tak berkomentar, tapi seorang pejabat senior administrasi menyampaikan, daftar itu bisa menjadi alat yang berguna untuk melakukan uji tuntas kemitraan-kemitraan perusahaan AS dengan entitas tersebut.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement