Jumat 26 Jun 2020 15:57 WIB

Petani Lembah Yordan Cemaskan Rencana Pencaplokan Tepi Barat

12 ribu warga Palestina di Lembah Yordan mayoritas bergantung pada pertanian

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih
Petani Palestina di kebun kurma yang berada di Lembah Yordan. Sebanyak 12 ribu warga Palestina di Lembah Yordan mayoritas bergantung pada pertanian. Ilustrasi.
Foto: Alaa Badarneh/EPA
Petani Palestina di kebun kurma yang berada di Lembah Yordan. Sebanyak 12 ribu warga Palestina di Lembah Yordan mayoritas bergantung pada pertanian. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Rencana Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan telah membuat Hamza Abu Thabet cemas. Ia merasa hidupnya kini berada di ambang ketidakpastian.

Abu Thabet adalah petani yang tinggal di desa Froosh Beit Dajan di Lembah Yordan. Sudah 30 tahun dia tinggal di sana dan hidup dari lahan pertanian seluas 20 ribu hektare yang digarapnya bersama keluarga.

Baca Juga

Perasaannya tak pernah secemas belakangan ini. Dia merasa berada di bawah ancaman dan diselimuti ketidakpastian sehubungan dengan adanya rencana pencaplokan.

“Saya setiap hari mendengar berita dan pembaruan rencana itu, tapi yang paling penting adalah bahwa saya dan penduduk Lembah Yordan tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami,” kata Abu Thabet, dikutip laman Arab News pada Jumat (26/6).

Ada sekitar 12 ribu warga Palestina di Lembah Yordan. Sebagian besar dari mereka bergantung pada pertanian. “Kehidupan kami di Lembah Yordan dan saya tidak bisa membayangkan hidup di tempat lain,” ujar Abu Thabet.

“Selama bertahun-tahun kami berdiri di rumah dan tanah kami, terlepas dari penindasan, agresi Israel, dan pembatasan pada kami dalam semua aspek kehidupan. Tapi hari ini masalahnya telah menjadi kabur dan tidak diketahui dan kita tidak tahu apa yang mereka rencanakan untuk kita,” kata Abu Thabet.

Dia yakin Otoritas Palestina harus melakukan banyak hal untuk memperkuat ketahanan penduduk dan petani di Lembah Yordan dalam rangka menghadapi rencana pencaplokan. Meskipun perjanjian politik mengatakan bahwa Israel mengendalikan daerah tersebut dan bertanggung jawab untuk keamanannya.

Menurut Abu Thabet, Otoritas Palestina harus membantu penduduk Lembah Yordan dengan mengembangkan infrastruktur, air, dan jaringan listrik. Lembah Yordan memiliki luas 450 kilometer persegi dan merupakan 25 persen dari total wilayah Tepi Barat.

Selama bertahun-tahun Israel menerapkan pembatasan yang ketat di daerah tersebut, menghambat dan mencegah pembangunan rumah serta sekolah. Realitas yang sulit ini diungkapkan petani lainnya, Ameed Haji Muhammad.

“Lembah Yordan telah secara efektif dianeksasi dan sepenuhnya dikendalikan oleh Israel sejak kekalahan (Arab dalam perang) 1967. Israel mengendalikan setiap detail kehidupan kami,” kata Muhammad.

Muhammad memiliki lahan seluas 15 ribu hektare yang digunakan untuk menanam sayuran dan bunga. Namun dia dan para petani lainnya harus berjuang dalam hal irigasi atau pengairan.

Para petani di Lembah Yordan masih bergantung pada sumur-sumur air yang digali puluhan tahun lalu. Mereka tak bisa mengebor sumur baru karena Israel melarangnya. Selain dalam proses bertani, Muhammad dan petani lainnya juga kesulitan memasarkan produk mereka.

Menurutnya bukan hanya Otoritas Palestina yang memiliki tanggung jawab untuk membantu petani. “Warga Palestina perlu mendukung kami dengan mengonsumsi produk-produk kami seperti sayuran, bunga, dan melon sehingga petani dapat menahan biaya tinggi yang dihasilkan dari pembatasan Israel,” ujarnya.

Direktur Agricultural Relief Association Azim al-Hajj mengungkapkan Israel sudah menguasai 95 persen wilayah Lembah Yordan. Menurut dia tindakan paling ekstrem Israel terhadap para petani di sana adalah melarang mereka mengakses 87 persen sumber daya air yang dikontrolnya.

Al-Hajj menyebut saat ini penduduk Palestina di Lembah Yordan hanya memperoleh keuntungan lima persen dari sekitar 50 ribu hektare pertanian. Dia mengungkapkan rencana aneksasi Israel membidik area 10 hingga 15 kilometer sebelah barat Sungai Yordan. Di dalamnya tercakup puluhan desa.

“Apa yang diperlukan dari Otoritas Palestina adalah program nyata dan paket proyek di bidang pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Hasilnya bisa dirasakan oleh penghuni dalam kehidupan sehari-hari mereka,” kata al-Hajj.

Sejak 1967, Israel telah menerbitkan 2.500 undang-undang militer untuk membatasi penduduk Palestina di Lembah Yordan. Karena itu saat ini warga Palestina di sana telah berkurang dari 250 ribu menjadi 12 ribu seiring berjalannya waktu.

Israel telah membangun 36 permukiman di Lembah Yordan yang dihuni sekitar 9.500 pemukim. Sebagian besar dari mereka bekerja di bidang pertanian.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement