REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan negara untuk memprioritaskan proyek bernilai kecil dialihkan ke pelaku industri Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM).
"Nantinya, BUMN tidak boleh ikut tender apalagi yang kecil-kecil. Kita mau prioritaskan ke UMKM," ujar Menteri Erick dalam diskusi daring bertema "Sinergitas dan Kolaborasi Alumni Melalui Inovasi Menyongsong Kebangkitan Ekonomi dan Demokrasi Pasca Covid-19" yang diselenggarakan alumni Universitas Padjajarandi Jakarta, Sabtu (27/6).
Erick mengatakan prioritas itu ditujukan ke delapan jenis usaha, diantaranya pengadaan makanan dan minuman hingga alat berat. Dengan begitu, menurut Erick, dapat membuat pemerataan di dunia usaha untuk bersama-sama tumbuh yang akhirnya mendongkrak perekonomian nasional.
"Ini jadi tujuan ke depan dengan target Indonesia emas 2045, top lima besar ekonomi, pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, populasi 319 juta dengan usia harapan hidup 75,5 tahun," jelasnya.
Dengan sumber daya alam dan jumlah penduduk Indonesia yang besar, Erick optimistis Indonesia akan mencapai tujuan itu. "Indonesia bisa jadi negara besar karena dua hal, penduduk dan sumber daya alam. Kita jangan jadi pasar lagi. Kita punya yang namanya sumber daya alam, dan pasar yangsangat besar," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming mengatakan upaya Kementerian BUMN menghapus praktik monopoli proyek pemerintah menjadi angin segar bagi pengusaha muda agar lebih berkembang.
"Kami berterima kasih kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir atas keputusannya yang membuka peluang bagi swasta dan UMKM untuk menggarap proyek yang nilainya berkisar Rp2 miliar Rp14 miliar. Saya yakin anggota HIPMI lebih semangat lagi untuk maju," kata Mardani.
Menurutnya, saatnya pengusaha muda yang umumnya memiliki bidang usaha kategori UMKM diberikan kesempatan lebih luas untuk mengembangkan bisnis. Salah satu pintu masuknya yaitu dapat menggarap proyek pembangunan dalam negeri yang banyak tersedia dari pemerintah.
"Kesempatan emas bersinergi dengan pemerintah harus benar-benar bisa dimanfaatkan kawan-kawan pelaku UMKM. Tunjukkan jika kita memiliki potensi asal diberi ruang terlibat," tutur Mardani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika