REPUBLIKA.CO.ID, RAKHINE -- Organisasi hak asasi manusia dan anggota parlemen Myanmar mengatakan ribuan warga desa di Negara Bagian Rakhine mengungsi dari rumah mereka. Hal itu setelah pemerintah setempat memperingatkan puluhan kepala desa tentang rencana militer menggelar 'operasi pembersihan' pemberontak di sana.
Namun, juru bicara pemerintah mengatakan perintah evakuasi yang dikeluarkan pejabat perbatasan itu telah dicabut. Pejabat perbatasan mengakui mereka memang menyampaikan perintah itu pada sejumlah administrasi lokal tapi yang terdampak hanya beberapa desa.
Peringatan terhadap kepala-kepala desa itu disampaikan melalui surat tertulis pada Rabu (28/6) lalu. Surat yang ditanda tangani administrasi kota Rathedaung, Aung Myint Thein itu mengatakan kepala-kepala desa sudah diberitahu tentang operasi yang rencananya digelar di desa-desa kota Kyauktan dan dekan daerah yang diduga markas pemberontak.
Surat tersebut tidak menyebutkan secara spesifik dari mana perintah tersebut berasal. Tapi menteri pemerintah Rakhine, Kolonel Min Than mengatakan instruksi tersebut datang dari kementerian perbatasan yang ia pemimpin. Kementerian perbatasan satu dari tiga kementerian di Negara Bagian Rakhine yang dikuasai oleh militer.
"Pasukan akan melakukan operasi pembersihan di desa-desa di sana, sementara operasi dilakukan, jika terjadi pertempuran dengan teroris AA (Arakan Army), jangan bertahan di desa tapi pindah untuk sementara,." kata surat yang dilihat kantor berita Reuters, Ahad (28/6).
Administrasi yang menandatangani surat itu tidak menanggapi pemerintan komentar. Min Than mengatakan 'operasi pembersihan' yang dimaksudkan surat itu mengacu pada operasi militer untuk menyerang 'teroris'.
Ia mengatakan administrasi salah menafsirkan perintah dari kementeriannya. Sebab operasi itu sebenarnya dilakukan di beberapa desa tidak puluhan seperti yang disebutkan surat tersebut. Min Than mengkonfirmasi detail lain yang tercantum dalam surat tersebut. Ia mengatakan operasi dapat berlangsung selama satu pekan.
"Mereka yang tetap bertahan bisa jadi mereka yang loyal pada AA," kata Min Than.
Dalam pernyataan yang diunggah di Facebook, Sabtu (27/6) malam juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan pemerintah sudah meminta agar militer tidak menggunakan bahasa 'operasi pembersihan'. Ia juga menegaskan surat yang memerintah warga untuk mengungsi sudah dicabut.
Ia tidak menjawab panggilan telepon untuk komentar lebih lanjut. Belum ditemukan instruksi tertulis resmi pencabutan perintah mengungsi. Tahun ini pasukan Myanmar memerangi AA, kelompok etnik Buddha Rakhine yang ingin daerah otonom di wilayah barat negara itu atau yang juga dikenal Arakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika