REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menyebutkan omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota itu dalam lima bulan terakhir anjlok hingga 60 persen. Anjloknya penjualan UMKM akibat dampak wabah Covid-19 dan kebijakan pemerintah membatasi aktivitas masyarakat.
"Di masa pandemi Covid-19 omzet UMKM di Paluk hingga 60 persen akibat dampak wabah virus corona karena kebijakan pemerintah membatasi aktivitas masyarakat," kata Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Setyo Susanto, di Palu, Ahad (28/6).
Oleh karena itu, kata dia, dengan hadirnya kebijakan norma baru saat ini menjadi modal bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha. Meskipun, masih ada pembatasan tertentu yang diterapkan pemerintah.
"Di kehidupan normal baru tentunya segala sesuatu bertahap, termasuk sektor UMKM tidak langsung normal. Kami harap dengan kebijakan ini bisa membawa angin segar terhadap pelaku usaha mikro," ujarnya.
Menurut dia, pengembangan sektor UMKM dipengaruhi daya beli masyarakat, sehingga jika situasi normal baru daya beli cukup tinggi maka diprediksi sektor tersebut perlahan cepat tumbuh.
"Saat ini rumah makan, kafe, perhotelan dan bentuk usaha lainnya sudah dilonggarkan, termasuk industri rumahan, namun tetap mematuhi protokoler kesehatan dalam menerapkan pola kerja," ujar Setyo.
Menurut dia, situasi saat ini pertumbuhan UMKM diprediksi baru bisa meningkat sekitar 20 hingga 30 persen karena di satu sisi permodalan masih terbatas. "Pemerintah sedang memikirkan strategi pemulihan ekonomi, dan saat ini stimulan diberikan kepada masyarakat masih dalam bentuk program bantuan sosial," katanya.
Dia menjelaskan saat ini pemerintah setempat belum menyediakan stimulan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM, kecuali ada alternatif lain bisa ditempuh pelaku usaha lewat lembaga permodalan dan perbankan melalui pinjaman.
"Artinya jika usaha tertentu yang dibangun daya belinya menurun, maka untuk sementara dialihkan ke usaha lain yang laku di pasaran mengingat situasi belum kondusif agar tidak terjadi kolaps," ucapnya.
Di masa pandemi Covid-19, kata dia, Pemkot Palu mencatat sebanyak 683 buruh dari 737 buruh terdampak di sejumlah perusahaan, terpaksa dirumahkan.
Sebelum wabah Covid-19, Pemkot Palu telah menyediakan anggaran pengembangan sektor UMKM sekitar Rp 10 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai stimulan kepada mereka yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika