REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa pihaknya akan tetap mengikuti jalur hukum terkait pembakaran bendera. Dia meminta, semua pihak untuk tidak terprovokasi atas aksi tersebut.
"Akhir-akhir ini banyak pihak memprovokasi dan membakar bendera kami, tetapi kami menampilkan diri sebagai partai yang taat hukum," kata Hasto dalam webinar bertajuk "Jas Merah: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, Ahad (28/6).
Dia mengatakan, PDIP merupakan kader militan yang tidak membiarkan pihak lain merendahkan simbol partai. Namun, sambung dia, partai akan tetap kami tetap membangun persaudaraan nasional dengan merangkul semua pihak untuk menyatu dan mendorong para pemuda agar bisa memajukan negara di semua lini.
Dia juga memastikan, bahwa kinerja partai berlogo kepala banteng moncong putih ini tidak akan terganggu pembakaran bendera tersebut. Dia mengatakan, partai tetap solid mewujudkan cita-cita proklamator Bung Karno dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar Indonesia berdikari dengan mengedepankan persaudaraan dunia.
Dia menegaskan, kader partai patuh pada perintah ketua umum untuk tetap menjaga maruah dan simbol-simbol partai. Dia mengatakan, hal itu akan dilakukan bersama dengan keinginan untuk bekerja sama dalam memakmurkan bangsa.
"Ingatlah pesan Ibu Megawati Soekarnoputri, bendera partai akan terus berdiri. Semua kader dan pemuda juga diminta untuk menjaga kemakmuran di seluruh lini ke depan," tandas Hasto.
Hasto mengungkapkan, Bung Karno pernah mengingatkan agar pemuda tidak melupakan sejarah. Dia melanjutkan, dengan begitu para pemuda bisa berdikari untuk menguasai ilmu pengetahuan, ilmu dasar dan mengembalikan kejayaan Indonesia tentang rempah-rempah nusantara.
Mantan sekretaris tim pemenangan Presiden Jokowi ini mengatakan, negara berkemajuan bisa terwujud sepanjang pemuda dan pemimpin bangsa mau bertanggung jawab bersatu dalam bergotong royong. Dia mengatakan, Indonesia bisa maju sebagai negara yang berdaulat secara politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika