REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat memperingatkan negara-negara Arab tak menormalisasi hubungan dengan Israel. Apalagi hal itu ditawarkan sebagai imbalan untuk menghentikan rencana pencaplokan Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Saat berbicara kepada Palestine TV, Erekat mengatakan pembicaraan tentang normalisasi hubungan antara Arab dan Israel dengan imbalan penghapusan rencana aneksasi adalah salah serta tak dapat diterima. Dia menekankan, hubungan Arab dengan Israel tergantung pada komitmen yang tertuang dalam Inisiatif Perdamaian Arab.
Inisiatif itu menuntut Israel menarik diri dari wilayah yang diduduki pada 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan. Inisiatif itu pun menetapkan pembentukan negara Palestina yang diakui secara internasional dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Israel akan memperoleh pengakuan dari negara-negara Arab setelah melaksanakan ketentuan Inisiatif Perdamaian Arab. "Kepentingan dan posisi kita sebagai orang Arab membutuhkan solidaritas dan persatuan kita," ujar Erekat, dikutip laman Middle East Monitor pada Senin (29/6).
Dia menekankan jika kebijakan aneksasi Tepi Barat dieksekusi, Israel harus memikul tanggung jawabnya. "(Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah dari Rafah, Yerusalem, dan Hebron, dan dia akan memikul tanggung jawab penuhnya sebagai kekuatan pendudukan," ucapnya.
Israel berencana mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat pada 1 Juli mendatang. Israel telah menyatakan tidak akan mengakui negara Palestina sebagai bagian dari rencana aneksasi tersebut.