REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Munawir Aziz*
Di tengah krisis pandemi Covid19, terdengar kabar mencekam dari Palestina. Pemerintah Israel berupaya melajutkan aneksasi wilayah Tepi Barat, untuk dikuasai dan menjadi kawasan hunian bagi warga Yahudi Israel. Rencana ini menjadi kabar buruk bagi masa depan Israel-Palestina, apalagi ketika hampir semua negara berkonsentrasi pada pemulihan krisis akibat Covid-19.
Pemerintah Indonesia tetap konsisten untuk mengawal perdamaian Israel-Palestina dalam kondisi dan situasi apapun. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, HE. Retno L Marsudi, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia mengutuk keras rencana pemerintah Israel atas aneksasi kawasan Tepi Barat, Palestina.
"Indonesia is very concerned about Israel's plan to annex Palestinian territory in the West Bank. I reiterated that Indonesia's positions remains unchange on the Palestine issue. I hope for US leadership for preventing Israel's plan to further annext to West Bank from," demikian pernyataan Retno L Marsudi.
Menlu RI Retno L Marsudi mengungkapkan betapa pemerintah Indonesia sangat berkonsentrasi pada ide perdamaian Israel-Palestina, sembari melawan gagasan aneksasi kawasan Tepi Barat.
Menlu Retno L Marsudi berkomunikasi dengan Michael Pompeo (United State Secretary of State), untuk berdiskusi perihal Covid19, isu Afghanistan dan perdamaian Israel-Palestina. Diskusi dengan Mike Pompeo menjadi sangat penting untuk mendengar langsung tanggapan pemerintah Amerika Serikat dalam rencana Israel menganeksasi Tepi Barat.
Lebih lanjut, Retno L Marsudi mengajak komunitas internasional untuk mengutuk rencana aneksasi Tepi Barat oleh pemerintah Israel. "I call on the international community to work together to uphold our commitment, international parameters and concensus again to find a long-lasting solution on the future state of Palestine," jelas Retno L Marsudi dalam sebuah konferensi pers 29 Mei 2020 lalu.
Menteri Luar Negeri RI Retno L Marsudi juga menulis surat untuk Antonio Gutteres Sekretaris Jenderal United Nations (UN), Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh, Uni Eropa dan beberapa pemimpin negara lain.
Presiden Joko Widodo dalam beberapa forum internasional, mengingatkan pentingnya kedaulatan Palestina. "Palestina akan selalu berada di hati orang-orang Indonesia. Dan kita akan selalu mendukung orang-orang Palestina mendapatkan hak kedaulatan mereka," tegas Presiden Jokowi.
Manuver Perdamaian
Indonesia tidak pernah kehilangan konsentrasi dalam upaya perdamaian Israel-Palestina. Bahkan, isu-isu terkait dengan aneksasi wilayah di kawasan-kawasan perbatasan Palestina menjadi berita hangat di tanah air. Demikian pula, pasang surut hubungan Israel-Palestina juga menjadi perbincangan di antara media-media dan ruang publik di Indonesia.
Artinya, konsentrasi warga Indonesia terkait dengan permasalahan Israel-Palestina tidak pernah tenggelam. Sejak masa Presiden Soekarno hingga kepemimpinan Presiden Jokowi, problem Israel-Palestina menjadi pembahasan penting.
Pemerintah Indonesia saat ini berkonsentrasi pada tawaran two-state solution, sebagai proposal perdamaian Israel-Palestina. Pernyataan ini sering disampaikan Presiden Joko Widodo dalam beberapa forum diplomasi internasional, maupun pada agenda-agenda kenegaraan yang dihadiri pemimpin lintas negara.
Pada Agustus 2018 lalu, Menlu RI Retno L Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Michael Pompeo di Gedung Pancasila, Jakarta. Michael Pompeo berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian lawatan di negara-negara Asia Tenggara, untuk misi diplomatik dan rencana-rencana strategis Amerika Serikat.
Dalam pertemuan dengan Michael Pompeo, Menlu Retno L Marsudi membahas tentang masa depan perdamaian Israel-Palestina, serta bagaimana posisi Indonesia. Retno Marsudi bersikeras menyampaikan pentingnya two-state solution, sebagai solusi perdamaian.
"Kondisi di Palestina merupakan tanggungjawab kita semua. Upaya penyelesaian isu ini tidak hanya berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, namun juga pada perdamaian dan stabilitas dunia," demikian ungkap Menlu Retno L Marsudi (Antara, 8 Agustus 2018).
Proposal perdamaian two-state solution ini juga diperjuangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid ketika beliau menjadi presiden Indonesia. Bahkan, Gus Dur melakukan terobosan-terobosan strategis untuk upaya perdamaian antara Israel-Palestina.
Gus Dur ingin Indonesia bisa diterima kedua belah pihak, agar menjadi seimbang dalam relasi diplomatik. Pemerintah Indonesia sejak awal telah mendukung penuh kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Gus Dur juga ingin agar Indonesia membangun hubungan diplomatik resmi dengan pemerintah Israel.
Untuk memainkan fungsi sebagai juru damai, maka Indonesia perlu dipercaya kedua pihak: Israel dan Palestina. Manuver Gus Dur inilah yang sering disalahpahami konteks dan tujuan jangka panjangnya.
Lalu, untuk sekarang ini, bagaimana masa depan perdamaian Israel-Palestina? apakah pemerintah Indonesia berani melangkah lebih jauh dengan membangun kontak resmi dengan kedua pihak: Israel dan Palestina?
*Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom. Menulis buku 'Melawan Antisemitisme: Dari Konflik Israel-Palestina hingga Dialog Yahudi-Islam (forthcoming, 2020)'
Ikuti Whatsapp Channel Republika