Selasa 30 Jun 2020 07:41 WIB

Faksi Palestina di Gaza Bersatu Hadapi Aneksasi Israel

Faksi di Gaza menyerukan warga Palestina untuk terlibat melawan aneksasi Israel.

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nur Aini
Wanita Palestina berkumpul di dekat rumahnya yang hancur di selatan Jalur Gaza, Senin (13/1).
Foto: Mohamed Salem/Reuters
Wanita Palestina berkumpul di dekat rumahnya yang hancur di selatan Jalur Gaza, Senin (13/1).

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pasukan maupun faksi nasional serta Islam di Gaza, Palestina, mencapai kesepakatan terkait dokumen yang menjabarkan rencana aksi nasional terpadu mereka untuk menghadapi aneksasi Israel dan rencana Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump menyebut rencana tersebut sebagai "kesepakatan abad ini".

Dilansir dari Middle East Monitor, Selasa (30/6), kesepakatan rencana di kalangan faksi di Gaza bertujuan untuk mengaktifkan perlawanan komprehensif dalam rangka melawan rencana pembekuan yang diinisiasi AS. Selain itu, kesepakatan antarfaksi itu menyerukan warga Palestina untuk terlibat melawan aneksasi.

Baca Juga

Aneksasi terhadap bagian-bagian Tepi Barat itu direncanakan dimulai pada 1 Juli. Warga Gaza dari semua faksi diharapkan melakukan aksi besar sebagai wujud keterlibatan dan partisipasi mengambil bagian pada hari kemarahan 1 Juli mendatang.

Dalam sebuah pernyataan, faksi-faksi Palestina bertekad mewujudkan implementasi secara berkelanjutan untuk menarik pengakuan terkait pendudukan wilayah dan Kesepakatan Oslo, termasuk kewajiban keamanan, politik, dan ekonomi, serta semua yang terjadi setelahnya. Pernyataan faksi tersebut menyerukan pertemuan darurat untuk menyepakati keputusan terpadu guna menghentikan keputusan aneksasi dan meluncurkan kampanye nasional guna menghadapi rencana dan "kesepakatan abad ini". Kampanye itu dapat menghasilkan pembentukan komite perlindungan dan respons.

Pernyataan itu menyerukan perlunya membentuk komite media khusus untuk mengawasi kampanye media besar-besaran dan pembentukan komite hukum untuk menyiapkan kasus hukum yang komprehensif untuk mengutuk pendudukan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, pemerintahnya berencana untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat dan Lembah Yordan yang diduduki mulai 1 Juli. Palestina percaya wilayah itu akan mencakup lebih dari 30 persen Tepi Barat. Otoritas Palestina mengatakan bahwa wilayah itu tidak lagi terikat oleh semua perjanjian dengan Israel, termasuk yang berkaitan dengan keamanan.

Israel sedang mempertimbangkan langkah pencaplokan yang lebih terbatas sehingga nantinya hanya mengeklaim daerah permukiman yang dekat dengan Yerusalem. Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi mengatakan bahwa Israel tidak akan menganeksasi Lembah Yordan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement