REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Palestina siap bernegosiasi dengan Israel untuk mencapai perdamaian terkait masalah kedaulatan kedua negara. Secara khusus, Palestina menyatakan kesiapannya menegosiasikan konsesi untuk sebuah teritorial kecil. Syaratnya, rencana Israel memperpanjang kedaulatan di wilayah Tepi Barat harus dihentikan.

Hal itu didasarkan pada sebuah surat yang dikirim oleh Otoritas Palestina (PA) ke kuartet perdamaian internasional Rusia, PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, dilansir Sputnik News, Selasa (30/6). Surat itu menyarankan perubahan batas kecil yang akan disepakati bersama, berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967.

Surat tersebut secara garis besar berisi bahwa Palestina siap untuk menghidupkan kembali negosiasi damai yang telah lama terhenti dengan Israel. Tak hanya itu, Otoritas Palestina juga siap mempertahankan kedaulatan negaranya.

"(Otoritas Palestina) siap untuk memiliki negara kita dengan sejumlah senjata dan kekuatan polisi yang kuat untuk menegakkan hukum dan ketertiban," kata Palestina dalam surat pernyataan tersebut.

Namun, Palestina juga memberi catatan. Negosiasi itu bisa terjadi jika rencana aneksasi Tepi Barat yang diumumkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak diimplementasikan. "Tidak ada yang memiliki tekad sebanyak Palestina dalam mencapai kesepakatan damai dan tidak ada yang memiliki banyak kehilangan seperti Palestina dalam ketiadaan perdamaian," kata Palestina dalam surat itu kepada kuartet.

Palestina dalam surat itu mengingatka bahwa proposal negosiasi tandingan itu akan ditarik jika Israel tetap bergerak maju dengan rencana untuk memperluas kedaulatannya atas bagian mana pun dari wilayah Palestina. "Jika Israel menganeksasi bagian manapun dari wilayah Palestina, itu berarti pembatalan semua perjanjian yang telah ditandatangani."

Perdana Menteri Otoritas Palestina, Mohammad Shtayyeh, Juni lalu mengumumkan Palestina memiliki proposal tandingan terhadap rencana perdamaian AS yang kemudian ditolak keras oleh Palestina. Rencana perdamaian AS itu mengalokasikan beberapa wilayah Tepi Barat ke Israel.

Keinginan PM Israel Netanyahu untuk mulai mengambil alih bagian Tepi Barat setelah 1 Juli nanti menuai kritik tidak hanya dari Palestina, tetapi dari beberapa negara Arab dan Eropa lainnya. Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa perpanjangan kedaulatan atas Tepi Barat, terlepas dari jumlah wilayah, akan melanggar hukum internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika