Selasa 30 Jun 2020 11:57 WIB

AS Kecam Kebijakan KB Paksa Muslim China

Partai Komunis China dilaporkan melakukan sterilisasi paksa terhadap umat Islam.

Rep: Fuji E Permana/ Red: Muhammad Hafil
AS Kecam Kebijakan KB Paksa Muslim China. Foto ilustrasi: Penduduk Beijing mengenakan masker saat berjalan di jalanan Ibu Kota Cina.
Foto: AP
AS Kecam Kebijakan KB Paksa Muslim China. Foto ilustrasi: Penduduk Beijing mengenakan masker saat berjalan di jalanan Ibu Kota Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Negara Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo pada Senin(26/6) melabeli sebuah laporan yang 'mengejutkan' dan 'mengganggu'. Yakni laporkan tentang Partai Komunis China yang berkuasa menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa dan penerapan keluarga berencana dengan paksa terhadap Muslim minoritas di China.

Pompeo menyoroti sebuah laporan tentang situasi di wilayah Xinjiang China oleh peneliti Jerman bernama Adrian Zenz. Laporan itu diterbitkan oleh Think Tank Jamestown Foundation yang berbasis di Washington.

Baca Juga

Pompeo seorang kritikus yang gigih terhadap China termasuk perlakuannya terhadap Muslim di Xinjiang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa temuan itu konsisten dengan beberapa dekade praktik Partai Komunis Tiongkok. Mereka menunjukkan ketidakpedulian total terhadap kesucian hidup manusia dan martabat dasar manusia.

"Kami menyerukan Partai Komunis China untuk segera mengakhiri praktik mengerikan ini dan meminta semua negara untuk bergabung dengan Amerika Serikat untuk menuntut diakhirinya pelanggaran tidak manusiawi ini," kata Pompeo dilansir dari Reuters, Selasa (30/6).

Dalam laporannya, Zenz mengatakan temuannya mewakili bukti terkuat bahwa kebijakan Beijing di Xinjiang memenuhi salah satu kriteria genosida yang disebutkan dalam Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida. Yaitu memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam grup yang ditargetkan.

Zenz mengatakan, analisis dokumen pemerintah China menunjukkan pertumbuhan populasi alami di Xinjiang telah jatuh secara drastis. Dia mengatakan bahwa di dua prefektur Muslim Uighur terbesar, tingkat pertumbuhan turun 84 persen antara tahun 2015 dan 2018 dan selanjutnya pada 2019.

Kedutaan Besar China di Washington merujuk pada pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian yang mengatakan bahwa beberapa institusi bertekad untuk membuat disinformasi tentang isu-isu terkait Xinjiang. Tuduhan mereka tidak berdasar dan salah.

Dokumen dari 2019 mengungkapkan rencana kampanye sterilisasi wanita massal yang menargetkan 14 persen dan 34 persen dari semua wanita menikah usia subur di dua wilayah Uighur. Hal ini disampaikan Zenz dalam tulisannya.

Kampanye itu, kata Zenz, kemungkinan bertujuan untuk mensterilkan wanita minoritas pedesaan dengan tiga anak atau lebih, dan beberapa dengan dua anak. Setara dengan setidaknya 20 persen dari semua wanita usia subur.

"Angka-angka anggaran menunjukkan bahwa proyek ini memiliki dana yang cukup untuk melakukan ratusan ribu prosedur sterilisasi ligasi tuba pada 2019 dan 2020," tulis Zenz.

Zenz mengatakan bahwa pada tahun 2019, Xinjiang berencana untuk menjadikan sekitar 80 persen wanita usia subur di empat prefektur minoritas selatan untuk mencegah kelahiran dan mengganggu kelahiran dengan menempatkan alat kontrasepsi atau sterilisasi.

Dia mengatakan bahwa pada tahun 2018, 80 persen dari semua penempatan IUD baru di China dilakukan di Xinjiang. Sementara hanya 1,8 persen dari populasi yang hidup di sana.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement