REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, sekurangnya 99 pengungsi Rohingya di Aceh telah menjalani tes Covid-19. Para pengungsi yang kebanyakan perempuan kini masih berada di bekas Kantor Imigrasi kota Lhokseumawe, Aceh.
"Kepada mereka telah dilakukan tes Covid-19, dan hasilnya adalah negatif," ujar Menlu Rento dalam Press Statement yang dilakukan secara virtual, Selasa (30/6).
Menlu mengatakan, mulai 1 Juli para pengungsi akan dipindahkan ke lokasi yang lebih layak bagi sarana dan prasarananya yakni di Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Sejak tibanya para migran pada 24 Juni lalu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terus melakukan koordinasi dengan unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Kita terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) juga lembaga-lembaga kemanusiaan, di antaranya satgas penanganan pengungsi luar negeri yang ada di pusat, kemudian dengan pemda, dengan TNI, Polri, Basarnas, dan Dinas Sosial di Aceh Utara," ujar Menlu.
Retno mengatakan, Kemenlu juga telah melakukan koordinasi intens dan bertemu secara virtual dengan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organisastion and Migration (IOM). Keduanya menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk Indonesia karena telah sementara menerima para migran tersebut.
"Koordinasi terus dipertebal dengan keduanya, juga dengan tim di lapangan yang ada di Aceh utara, tim Kemenlu dan imigrasi, polri dan basarnas akan ke Aceh pada 1 Juli," ujarnya.
Menlu juga mengatakan, bahwa para pengungsi telah memiliki kartu UNCHR, yang berarti mereka telah resmi berstatus pengungsi dan mendapatkan hak perlindungan internasional di bawah naungan UNHCR. 99 pengungsi Rohingya di antaranya teridri atas 43 orang dewasa (33 perempuan dan 13 laki-laki) dan 56 anak-anak di bawah 18 tahun (43 anak perempuan, dan 13 anak laki-laki).
Hingga kini, Menlu Retno menegaskan bahwa pemerintah masih terus mendalami adanya unsur penyelundupan dan perdagangan manusia sehingga migran ireguler tersebut menjadi korban. Penyelundupan manusia adalah kejahatan yang harus dihentikan dan memerlukan kerja sama kawasan dan internasional.
Perjalanan laut yang tidak aman ini dipastikan akan terus terjadi sepanjang akar masalah tidak diselesaikan. Bagi Indonesia, upaya menciptakan kondisi kondusif di Rakhine State penting untuk terus dilakukan agar etnis Rohingya dapat kembali secara sukarela, aman dan bermartabat di rumah mereka, di Rakhine State.
Ikuti Whatsapp Channel Republika