REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menggandeng Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) guna mengimplementasikan dan mempercepat penyaluran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kementerian sedang mendorong penerbitan keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta mempercepat proses bisnis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan integrasi data dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Perbarindo merupakan organisasi yang menghimpun Bank Pekreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah yang merupakan salah satu ujung tombak penyaluran pembiayaan ke UMKM. Jumlah nasabah Perbarindo ada 4 juta UMKM dengan uang berputar sebesar Rp 122 triliun," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan resmi pada Selasa, (30/6).

Ia mengatakan, BPR-BPRS termasuk bagian program restrukturisasi, karena banyak nasabahnya yang terkendala membayar cicilan bunga kredit. "Kita akan fasilitasi melalui subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah," kata Teten.