Selasa 30 Jun 2020 23:42 WIB

Solusi Masalah Karhutla Perlu Dilihat dari Beragam Ilmu

Pemerintah kini tengah mencoba skema insentif daerah bagi yang mampu menjaga hutannya

Red: Muhammad Fakhruddin
Relawan menyemprotkan air dari alat damkar menggunakan mesin kendaraan motor saat mengikuti lomba inovasi damkar portabel di Polda Kalteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (24/6/2020). Lomba inovasi yang digelar Polda Kalteng dalam rangka HUT Bhayangkaraya tersebut diikuti oleh Satgas Karhutla Provinsi Kalteng terdiri dari Polri, TNI, Pemadam Kebakaran dan relawan yang bertujuan untuk mencegah bencana kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan (karhutla) serta akan disiagakan di seluruh kawasan rawan terjadinya karhutla.
Foto: ANTARA/Makna Zaezar
Relawan menyemprotkan air dari alat damkar menggunakan mesin kendaraan motor saat mengikuti lomba inovasi damkar portabel di Polda Kalteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (24/6/2020). Lomba inovasi yang digelar Polda Kalteng dalam rangka HUT Bhayangkaraya tersebut diikuti oleh Satgas Karhutla Provinsi Kalteng terdiri dari Polri, TNI, Pemadam Kebakaran dan relawan yang bertujuan untuk mencegah bencana kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan (karhutla) serta akan disiagakan di seluruh kawasan rawan terjadinya karhutla.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan perlunya mencari akar permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan solusinya dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu.

"Kita perlu melihat akar permasalahan dari penyebab karhutlatermasuk gambut secara terintegrasi dengan solusi lintas disiplin ilmu," kata Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam diskusi daring bertema desa gambut yang diselenggarakan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dipantau di Jakarta pada Selasa (30/6).

Pandangan dari sisi berbagai ilmu seperti sosial dan ekonomi, menurut dia, bisa dipakai agar bisa menuntaskan permasalahan karhutla dari hulu sampai ke hilir.

Sudut pandang yang beragam itu kemudian akan terintegrasi dalam berbagai program yang lebih luas dengan tingkat nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan di tingkat provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).