REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Wali Kota Serang Syafrudin menyebut kesalahan data penerima Jaring Penerima Sosial (JPS) bisa terjadi karena para petugas tidak diberi honor. Untuk itu, ia meminta agar para petugas diberi honor dalam setiap tugas ferivikasi sehingga data lebih akurat.

Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi penyaluran bansos penanggulangan wabah covid-19 bersama Komisi VIII DPR RI di Pendopo Gubernur Banten di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (30/6)."Yang mendata tidak dikasih honor oleh pemerintah pusat padahal ini (bansos) anjuran dari pusat. Yang jelas ketika petugas ada honor, maka akan serius mendata itu sehingga akurat," jelas Syafrudin, usai Selasa (30/6).

Syafrudin juga menyebut kendala verifikasi data juga terjadi karena tidak seriusnya para petugas pendata dan calon penerima bansos dalam mendata. 

"Dari sisi pendataan RT/RW memang kurang serius, pertama ketika mendata masyarakat di tempat itu tidak diminta KTP/KK, masyarakat juga tidak berikan yang ngasih malah PNS atau yang lain. Jadi ketika datang bantuan yang berhak malah tidak bisa terima karena kelemahan pendataan itu," ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri menilai penyaluran bansos di Banten sebenarnya sudah berlangsung cukup baik. Namun, beberapa kasus kesalahan data seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdata menjadi penerima bansos hingga anggota dewan menjadi masalah yang harus segera diperbaiki.

"Kalau bantuannya sudah bagus, tinggal memang beberapa titik ada masalah PNS yang juga terima bansos, anggota dewan ada yang terdaftar, kemudian ada orang kaya yang terdaftar, meski hanya beberapa persen saja ini akan mengganggu rasa keadilan masyarakat," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika