REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia menyebut rencana Israel menganeksasi Tepi Barat Palestina. membuktikan pengkhianatan yang dilakukan Israel terhadap hukum internasional sekaligus menunjukkan bagaimana sikap Amerika Serikat dalam permasalahan ini.
Menurut Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, isu Palestina ini bukan sekadar masalah sengketa politik domestik di Timur Tengah.
“Ini sudah menyangkut pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah, kedaulatan HAM, penghancuran sistematik ekonomi, sosial dan keamanan di sana," ujar Prof Sudarnoto saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (30/6).
Pelanggaran ini merupakan hal lama yang dilakukan Israel dengan bantuan Amerika Serikat. Untuk mengatasi masalah Palestina, Pemerintah Amerika saat ini disebut sebagai yang paling buruk dalam sejarah.
Resonansi permasalahan ini sudah mengudara dan terasa secara global. Isu sengketa ini bukan lagi dalam skala lokal, tapi melibatkan banyak negara, termasuk Indonesia.
Sudarnoto menekankan jika permasalahan utama antara Palestina dan Israel adalah soal kedaulatan. Kemerdakaan rakyat Palestina diinjak-injak invasi dan aneksasi yang dilakukan Israel.
"Ini memang sejarah panjang. Upaya penyelesaian konflik sudah dilakukan. Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengeluarkan solusi, yakni solusi dua negara," lanjutnya.
Dengan adanya solusi ini, kedaulatan Palestina dihormati dan kedaulatan Israel juga dijamin sebagai negara demokratis. Namun, semua usaha pendamaian yang telah dilakukan selama bertahun-tahun dirusak oleh Amerika Serikat dengan hak vetonya. Keberadaan hak ini memperkeruh suasana di Timur Tengah dan hubungan global.
Di tengah permasalahan yang ada, Sudarnoto merasa bersyukur Indonesia tetap pada pendiriannya. Indonesia juga dengan lantang menyuarakan penolakan atas rencana aneksasi Tepi Barat ini.
Upaya-upaya diplomatis tetap harus dikerahkan untuk menghalangi rencana Israel ini. Dia menyebut usaha ini memang tidak gampang, terlebih Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatis dengan negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini.
Cara lain yang bisa ditempuh Indonesia untuk tetap mendukung Palestina adalah melalui PBB maupun forum bilateral dan multilateral lainnya. Liga Arab dinilai juga memiliki peranan penting untuk meredam kisruh di Timur Tengah.
"Tekanan publik juga bisa dilakukan. Peranan kekuatan civil society, termasuk ormas Islam, pembela hak asasi manusia, pers, menjadi penting," kata Prof Sudarnoto.
Terakhir, Dia menyebut umat Muslim wajib mendukung usaha kemerdekaan dan pembebasan Palestina. Namun, ini bukan sekadar isu agama, melainkan juga isu kemanusiaan dan kedaulatan.
Umat Islam, melalui ormas Islam, bisa menjadi inisiator atau pendukung aliansi kekuatan lintas agama. Kekuatan bersama ini bisa dilakukan untuk mendorong upaya-upaya lebih besar seperti yang telah disebut di atas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika