Rabu 01 Jul 2020 16:09 WIB

DPRD: Data Nakes Meninggal antara IDI dan Dinkes Jatim Beda

Dinkes Jatim mencatat hanya delapan nakes meninggal, sedangkan IDI 22 Orang.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Teguh Firmansyah
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kanan) memberikan peralatan medis kepada penerima bantuan di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (30/6/2020). Pemberian bantuan berupa alat ventilator kepada sejumlah rumah sakit nonrujukan itu diharapkan dapat membantu pihak rumah sakit menangani pasien COVID19.
Foto: ANTARA/Didik Suhartono
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kanan) memberikan peralatan medis kepada penerima bantuan di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (30/6/2020). Pemberian bantuan berupa alat ventilator kepada sejumlah rumah sakit nonrujukan itu diharapkan dapat membantu pihak rumah sakit menangani pasien COVID19.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengungkap adanya perbedaan data antara Dinkes dan IDI Jatim, terkait tenaga kesehatan yang meninggal akibat Covid-19. Dinkes Jatim mencatat hanya delapan Nakes yang meninggal, sedangkan IDI Jatim mencatat ada 22 orang.

Mengutip penjelasan IDI, Hikmah menjelaskan, 22 Nakes yang meninggal terdiri dari dua orang bidan, 10 dokter, dan 10 perawat. Jumlah tersebut tersebar di seluruh wilayah Jatim, termasuk dari Surabaya. Hikmah mengatakan, perbedaan data tersebut menunjukkan belum adanya komunikasi yang baik antar lembaga kesehatan tersebut.

Baca Juga

"Hal ini menunjukkan belum adanya komunikasi," kata Hikmah di Surabaya, Rabu (1/7).

Hikmah melanjutkan, berdasarkan penjelasan Dinkes Jatim, data kematian Nakes yang diperoleh berasal dari rumah sakit dan laboratorium. "Ternyata, Dinkes selama ini mengandalkan data dari rumah sakit atau laboratorium. Namun kenyataannya, banyak Nakes yang meninggal namun tak dilaporkan sebagai Nakes," ujar Hikmah.

Hikmah mendorong Dinkes Jatim dan IDI bisa segera melakukan sinkronisasi data. Dia pun mengingatkan, ketika Nakes penangan pasien Covid-19 yang meninggal, namun tidak terdata, kemungkinan tidak akan mendapatkan tunjangan. "Bayangkan keluarga para Nakes namun tak terdata sebagai Nakes maka tak mendapatkan uang duka (santunan) sebagai apresiasi," ujar polotikus PKB tersebut.

Ketua IDI Jatim, Sutrisno berharap agar tenaga kesehatan mendapat prioritas. Di antaranya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, baik itu rapid test ataupun tes PCR. Termasuk soal insentif, dia berharap, semua tenaga kesehatan, pemerintah maupun non pemerintah yang memberikan pelayanan Covid-19 dapat tunjangan.

"Kenapa? Karena ibarat perang, tentaranya ya tenaga kesehatan itu. Jadi kalau kepingin perang tentaranya harus dirawat, diopeni, diperhatikan. Supaya tenaganya pikirannya dan kemampuannya bisa terus melakukan pelayanannya," kata dia.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengaku, pihaknya saat ini tengah menyiapkan santunan bagi para Nakes yang meninggal dunia akibat Covid-19 tersebut. Emil menyebutkan, jumlah yang akan diterima para keluarga nakes yang meninggal dunia juga sudah dihitung.

"Kalau soal santunan itu ada. Sebelumnya, juga ramai soal besarannya, 'Kenapa kok cuma sekian? Namun, kami memastikan bahwa jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah yang dianggap kecil itu. Nanti, untuk jumlah pastinya akan disampaikan," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement