REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta kebijakan pengelolaan satu pintu atau one gate policy untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi segera diimplementasikan. Hal itu disampaikan Kiai Ma'ruf saat menerima Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Teten Masduki dan jajaran di rumah dinas Wapres, Jakarta, Rabu (1/7).

"One gate policy (kebijakan satu pintu) untuk UMKM harus segera diimplementasikan dalam program restrukturisasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, seperti pada perencanaan program dan anggarannya," kata Kiai Ma'ruf dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (1/7).

Sebab, kebijakan satu pintu ini akan membuat konsolidasi pemberdayaan UMKM dan koperasi menjadi lebih tertata. Sehingga pendataan serta pemberdayaannya fokus pada satu pintu dan tidak tersebar di banyak kementerian/lembaga. 

Selain itu, Kiai Ma'ruf juga meminta penyederhanaan chanelling pembiayaan untuk UMKM atau pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga kepada anggota Koperasi juga diperhatikan. Hal ini untuk memastikan prosesnya tidak sulit dan mudah dilakukan. Untuk itu, diperlukan penguatan lembaga-lembaga terkait.

"(Diperlukan]) penguatan LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) untuk chanelling pembiayaan murah untuk koperasi, koperasi simpan pinjam koperasi syariah, dan BMT," kata Ketua Umum Majelis Ulama indonesia MUI nonaktif tersebut.

Selain itu, ia meminta penguatan ekosistem pengawasan dan pengembangan sistem perlindungan dana simpanan koperasi juga menjadi satu kesatuan faktor yang harus diperkuat. Agar koperasi bisa tumbuh berkembang karena mendapat kepercayaan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika