REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar berharap desa-desa wisata yang berada di bawah BUMDesa maupun pengelolaan desa untuk segera dibuka. Mendes berharap, dengan dibukanya kembali desa wisata, bisa mendongkrak perekonomian warga desa yang berhenti akibat Covid-19.
"Saya berharap awal Juli ini desa-desa wisata yang ada di bawah naungan BUMDesa atau di bawah pengelolaan desa untuk segera dibuka kembali," ujar Abdul Halim saat konferensi pers terkait protokol normal baru desa secara virtual, Kamis (2/7).
Abdul Halim pun meminta pembukaan desa wisata memanfaatkan dana desa maupun pendekatan padat karya tunai desa. Hal ini untuk memastikan persiapan dan penataan kembali wisata desa yang ada di bawah desa maupun di bawah pengelolaan BUMdes tersebut.
Namun, Abdul Halim menegaskan pembukaan desa wisata harus mengacu pada protokol normal baru agar aman dari Covid-19. Ia mengaku belum lama ini mengunjungi desa wisata Goa Pindul di Gunung Kidul, DIY.
"Saya ke sana belum buka dan saya bilang segera dibuka karena semua tujuan wisata sudah mulai dibuka, mall-mall juga sudah, yang penting adalah penerapan protokol kegiatan secara ketat misalnya waktu itu saya ilustrasikan di Gua Pindul 10 orang saja, kemudian berjarak," ujarnua.
Ia mengatakan, ini juga berlaku di seluruh desa-desa nonwisata yang akan memulai aktivitas di era kenormalan baru atau new normal.
"Itulah makanya kami dari Kementerian Desa merasa sangat perlu untuk menerbitkan regulasi atau kebijakan yang bersifat guide/panduan, bukan sesuatu yang harus dilakukan seperti itu tetapi panduan umum yang disebut dengan protokol normal baru desa," kata Abdul Halim.
Ia menerangkan, protokol normal baru desa dibutuhkan upaya untuk mengantisipasi optimisme atas titik balik ekonomi di desa. Hal ini sesuai tujuan utama penerbitan atau protokol norma baru desa yakni mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan Covid-19.
Namun demikian, protokol normal baru desa ini tidak jauh berbeda dengan protokol kesehatan desa tanggap Covid-19, seperti penyediaan tempat cuci tangan hingga penyemprotan disinfektan secara rutin.
"Sebenarnya ini adalah menguatkan kembali apa yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Desa terkait dengan protokol Covid-19 atau Desa tanggap covid 19," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika