REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memperkirakan setoran dividen BUMN kepada negara pada 2021 akan jauh dari target awal. Hal ini tak lepas dari pandemi covid-19 yang menggerogoti bisnis BUMN. Erick tak menampik dividen merupakan indikator kinerja utama (KPI) bagi BUMN lantaran dapat menjadi pemasukan negara untuk menyejahterakan masyarakat.
"Tapi memang mohon maaf, 2021 dividennya jebol karena 90 persen (BUMN) terkena covid," ujar Erick dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Kingdom Business Community pada Kamis (2/7).
Sebelum pandemi terjadi, Erick optimistis setoran BUMN pada 2021 mampu mencapai Rp 43 triliun. Erick menyebut setoran BUMN sekira Rp 10 triliun sampai Rp 15 triliun pada 2021 sudah sangat bagus di tengah kondisi saat ini.
"Padahal targetnya awal mestinya di atas Rp 43 triliun," lanjut Erick.
Erick menyampaikan BUMN sangat terganggu dengan Covid-19 dari aspek suplai, permintaan, operasional, dan finansial. Hanya ada 10 persen BUMN yang tidak terdampak negatif akibat Covid seperti Telkom, PTPN, atau BUMN Farmasi. Sementara BUMN lain seperti Kereta Api Indonesia mengalami pukulan telak dengan penurunan pendapatan hingga 90 persen.
"Profit mereka (KAI) tahun kemarin Rp 2,5 triliun, tahun ini provit dipakai tidak boleh lay off kalau BUMN, jadi gaji dijaga sampai akhir tahun. Apakah ini dibilang pemborosan atau tidak, ini tugas negara dan komitemen, beda dengan swasta," ucap Erick.
Pun dengan bandara dan Garuda Indonesia yang mengalami penurunan penumpang secara drastis. Bagaimana pun, kata Erick, bandara dan kereta tak boleh tutup di tengah kondisi seperti ini.
"Garuda ini unik karena kalau kita tutup sekarang ini jadi monopoli. Saya bukan anti Lion Air tapi kalau ini cuma satu-satunya akhirnya ini jadi monopoli, kemarin saja sebelum saya jadi menteri sudah ribut-ribut harga tiket yang mahal karna oligopoli," kata Erick.
Hal ini, bagi Erick, menjadi daya tarik BUMN ketika ada persaingan yang tidak sehat di situ lah BUMN mesti masuk meski terkadang juga mesti menanggung kerugian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika