REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Krisis keuangan di Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) semakin dalam. Jika kondisi tak membaik, UNRWA tak akan bisa melanjutkan operasinya hingga akhir tahun ini.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengungkapkan saat ini badan yang dipimpinnya mengalami kesenjangan pendanaan sebesar 335 juta dolar AS. “Kami berada dalam kegelapan dan saya tidak tahu apakah kami akan dapat melanjutkan operasi UNRWA sampai akhir tahun ini,” kata dia dikutip laman kantor berita Palestina WAFA pada Kamis (2/7).
Lazzarini mengatakan selama lima tahun terakhir, kecuali pada 2018, UNRWA belum memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Palestina. Padahal UNRWA telah melakukan efisensi dan penghematan anggaran. Sejak 2015, UNRWA berhasil menghemat dana sebesar setengah miliar dolar AS atau rata-rata 100 juta dolar per tahun.
Meskipun melakukan penghematan dan efisiensi, UNRWA tetap mempertahankan layanan atau program inti untuk pengungsi Palestina. Hal itu pada akhirnya menimbulkan dampak tersendiri.
Menurut Lazzarini, tak mungkin lagi menjalankan organisasi seperti UNRWA yang memiliki hampir 30 ribu staf ketika arus kasnya sangat rendah dan sumber kontribusi tidak jelas. “Tahun demi tahun, bulan demi bulan, UNRWA berada di tepi kehancuran finansial. Ini tak dapat dilanjutkan,” ujarnya.
Kendati menghadapi situasi sulit, Lazzarini memilih untuk tidak terus memberi peringatan di depan umum. Hal itu agar para pengungsi Palestina tak mengalami kecemasan. Dia memuji penyelenggaraan konferensi penjaminan untuk UNWRA yang dihelat pekan lalu.
Dalam konferensi tersebut UNRWA memperoleh dukungan yang kuat dan solid dari berbagai pihak. “Namun dukungan politik yang tak tergoyahkan ini belum diterjemahkan ke dalam komitmen keuangan yang sesuai,” kata Lazzarini.
Secara keseluruhan UNRWA merawat dan menjaga sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Layanannya meliputi pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan layanan sosial, infrastruktur dan perbaikan kamp, serta perlindungan dan keuangan mikro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika