REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rr Laeny Sulistyawati, Arif Satrio Nugroho, Arie Lukihardianti
Kasus Covid-19 di Indonesia dirasakan masyarakat awam seperti stagnan. Bahkan, jumlah penambahan kasusnya masih terus berada di level 1.000 per hari.
Penambahan kasus, tapi tidak bisa dilihat semata dari angkanya. Ada fakta di balik itu yang membuat Indonesia bisa lebih optimistis menjalani tatanan new normal atau adaptasi kebiasaan baru.
Saat ini kenaikan tambahan kasus Covid-19 terjadi karena jumlah orang yang diperiksa sudah jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Hingga 28 Juni 2020, positivity rate Covid-19 di Indonesia sudah turun dibandingkan Mei. Di pertengahan Mei, positivity rate Indonesia adalah 13 persen. Pada akhir Juni angka positivity rate turun satu persen.
Ketika positivity rate turun artinya kecepatan penularan lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Angka positif Covid-19 lebih rendah karena orang yang diperiksa lebih banyak.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kini mencatat sebanyak 99 daerah menjadi zona hijau penularan virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) hingga akhir Juni 2020. Bahkan, 66 kabupaten/kota di antaranya belum terdampak terjadi penularan virus ini.
"Dari 514 kabupaten/kota, total 99 daerah adalah zona hijau hingga 28 Juni 2020. Bahkan, 66 kabupaten/kota di antaranya merupakan daerah tidak terdampak yaitu yang belum pernah terjadi kasus (Covid-19) sejak Maret," ujar Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, saat konferensi pers virtual, di akun Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (3/7).
Sebanyak 33 kabupaten/kota lainnya tidak memiliki kasus baru selama empat pekan terakhir dan angka kesembuhannya mencapai 100 persen. Ia menyebutkan proporsi zona hijau kini naik menjadi 58,3 persen, dibandingkan zona oranye dan merah.
Total zona hijau dan kuning meningkat dari 46,7 persen per 31 Mei 2020 menjadi 55,25 persen dari total jumlah kabupaten dan kota di Indonesia. "Minimal sekitar 50 persen daerah di Indonesia risiko peningkatan kasusnya rendah dan tidak terdampak, itu adalah modal bangsa kita untuk membangun ke depan," kata dia.
Ia menjelaskan, perubahan warna zona bersifat dinamis berubah dari waktu ke waktu. Artinya sebelum menjadi zona hijau, dia melanjutkan, daerah ini berstatus zona oranye, merah, kuning dan akhirnya kini berada di wilayah tidak ada kasus Covid-19.
"Sebenarnya data bisa setiap saat berubah, tetapi kami umumkan setiap pekan supaya pemerintah daerah dan masyarakat tahu bahwa pengujiannya kurang," katanya.
Di satu sisi, ia mengingatkan walaupun masyarakat tinggal di zona hijau, bukan berarti tidak memiliki risiko tertular. "Masyarakat jangan sampai tertular di tempat lain," ujarnya.
Pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat bisa terus mengecek perubahan status di www.covid19.go.id. Situs ini, dia melanjutkan, bisa menunjukkan daerah-daerah zona merah, kuning, oranye, hingga hijau. Karena itu, ia menyebutkan di situs ini ada summary zone yang dinamis bisa berubah dari waktu ke waktu. Lebih lanjut ia menyebutkan dinamika perubahan zona ini tergantung kedisiplinan masyarakatnya yang bekerja bersama-sama.
Ahli Wabah atau Epidemiolog Universitas Indonesia menilai penerapan jaga jarak adalah hal utama yang perlu ditekankan dalam setiap aktivitas masyarakat. "Aturan pelaksanaan untuk jaga jarak yang lebih penting," kata epidemiolog Pandu Riono, Jumat (3/7).
Bila penerapan aturan jaga jarak dilakukan maksimal dalam setiap aktivitas masyarakat, maka angka penularan Covid-19 juga dapat semakin diminimalisasi. Pembatasan jarak penting mengingat sejumlah kendaraan umum mulai beroperasi di DKI Jakarta.
Bila aturan jaga jarak diterapkan dengan tegas dan penuh kesadaran oleh masyarakat, maka jumlah kuota penumpang akan menyusut dengan sendirinya. Hal ini juga berlaku untuk aktivitas lain yang melibatkan banyak massa. "Cukup jaga jarak," kata Pandu.
Selain itu, pemerintah juga diminta terus berupaya maksimal dalam mendeteksi dan menetapkan Covid-19. Hal ini dapat terus dilakukan dengan memaksimalkan PCR. Rapid test yang banyak dilakukan dinilainya masih belum cukup. "Tingkatkan terus PCR," kata dia.
Sebab, Pandu meyakini bahwa Indonesia masih belum sampai pada puncak pandemi. Hal ini lantaran jumlah positif penderita Covid-19 masih terus bertambah. Jika sudah puncak, mestinya setelah itu terjadi penurunan kasus Covid-19.
Senada, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan juga menyebutkan kondisi Indonesia, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur belum menunjukkan perkembangan yang baik terkait jumlah kasus. Maka itu, pemerintah tak perlu memperbolehkan aktivitas yang melibatkan terlalu banyak massa.
"Situasi masih belum sepenuhnya zero transmission, Jakarta saja kasus masih diatas 100 per hari, Maka akan lebih baik aktivitas yang mengundang massa besar dan kerumuman ditunda dulu," ujarnya.
Aktivitas yang melibatkan banyak massa akan membuat sulit pelacakan kasus Covid-19. Sehingga, sebaiknya aktivitas massa tetap dibatasi bahkan dilarang.
Uji Usap Jabar
Upaya uji usap secara luas dilakukan terus oleh Pemprov Jabar. Bahkan, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Provinsi Jawa Barat telah melakukan uji usap (swab test) sekitar 78.000 sampel di seluruh kota/kabupaten Jawa Barat dalam tiga bulan terakhir.
Gugus Tugas, pertama kali melakukan tes masif Covid-19 pada 25 Maret dan masih terus berlangsung hingga hari ini. Tes masif terdiri dari uji usap dahak hidung tenggorok dengan teknik PCR, serta pengambilan sampel darah (RDT).
Data per 28 Juni 2020, tes PCR yang telah dilakukan tepatnya sebanyak 78.108 sampel atau bertambah 13.076 dari pekan sebelumnya. Sementara RDT 176.174 sampel atau bertambah 18.413 dari pekan sebelumnya. Jadi total tes masif di Jabar telah mencapai 254.302 sampel (PCR dan RDT).
Menurut Ketua Divisi Pelacakan Kontak Deteksi Dini Pengujian Massal dan Manajemen Lab GTPP Covid-19 Provinsi Jawa Barat dr Siska Gerfianti, dari 78.108 sampel PCR, maka rasio tes PCR Jabar per 1 juta penduduk adalah 1.584. Memang, masih butuh kerja keras untuk mencapai syarat minimal WHO yakni minimal 1 persen tes masif dari jumlah penduduk. Jika diasumsikan jumlah penduduk Jabar saat ini sekitar 50 juta jiwa, maka tes PCR yang harus dilakukan 500 ribu sampel.
Namun, jika dikalkulasikan dengan tes RDT yang jumlahnya menjadi 254.302 sampel, maka Jabar sudah setengah jalan dari syarat minimal WHO. Siska mengatakan, rasio PCR Jabar sebetulnya sudah tinggi.
“Kalau dengan negara lain kita setara dengan Jerman,” ujar Siska, Kamis malam (2/7).
Menurut Siska, jika dibandingkan dengan kasus positif per 1 juta penduduk, tes masif di Jabar terbilang efektif. Saat ini indeks risiko Covid-19 Jabar berada di angka 62, yang artinya tiap 1 juta penduduk hanya ada 62 orang positif Covid-19. Secara nasional, Jabar angka positif Jabar ada di peringkat 28 atau peringkat tujuh dari tujuh provinsi di Pulau Jawa Bali.
Selama tiga bulan terakhir, kata dia, GTPP fokus tes PCR di 10 kabupaten/kota kawasan Bodebek dan Bandung Raya. “Pertama kita lakukan Maret pada Pekan Swab Massal, itu kami keluarkan 15.500 tes PCR serentak,” kata Siska.
Tes PCR massal dilanjutkan di 17 kabupaten/kota dengan pencapaian Jabar berhasil memeriksa dengan PCR hingga 3.000 sampel. “Kemarin sisanya 17 kota dan kabupaten totalnya ada 25.000 test kit PCR,” kata Siska seraya mengatakan, sekarang pun sebenarnya Jabar juga fokus Bandung Raya dan Bodebek karena kasusnya masih tinggi.
Untuk keperluan tes PCR selama ini, kata dia, sebanyak 45.000 test kit dibeli sendiri oleh Pemprov Jabar, ditambah dari bantuan pemerintah pusat, dan 10.000 sumbangan dari pihak ketiga. Saat ini Jabar masih memiliki stok 70.000 tes kit PCR yang disimpan di Balai Laboratorium Provinsi Jawa Barat (Labkes) di Jalan Sederhana, Kota Bandung.
Dalam waktu dekat, kata dia, Pemprov Jabar juga akan membeli 150.000 test kit PCR sebagian impor sebagian buatan dalam negeri. Pembelian sendiri ini diperlukan untuk kepentingan efektivitas kerja. “Kadang datangnya bantuan tidak paket full. Datang dulu reagent ekstrasi, nyusul mesin PCR nanti nyusul barang lainnya,” kata Siska.
Siska berharap, tes PCR Jabar semakin cepat mendekati standar 1 persen WHO. Oleh karena itu, GTPP saat ini sedang gencar–gencarnya menggelar Pekan Swab Massal terutama di perbatasan Jabar dengan provinsi lain. Selain itu juga menjadi bidikan utama pasar tradisional, terminal dan stasiun kereta api.
Siska pun, mengapresiasi kesadaran masyarakat dalam melakukan tes PCR semakin baik seiring dengan sosialisasi dan edukasi. Diakui ada saja warga yang menolak tes PCR dengan berbagai macam pertimbangan. “Tapi sebagian besar warga happy-happy aja,” kata Siska.
Ikuti Whatsapp Channel Republika