Sabtu 04 Jul 2020 16:33 WIB

Kota Bogor Segera Punya Pusat Kuliner di Sempur

Panataan kawasan telah direncanakan 2 tahun lalu dengan konsep pusat kuliner sehat da

Rep: Nugroho Habibi/ Red: Agus Yulianto
Suasana di sekitar kotak literasi cerdas (Kolecer) di Taman Sempur, Kota Bogor. Nampak beberapa warga membaca buku yang tersedia dari Kolecer.
Foto: Republika/Imas Damayanti
Suasana di sekitar kotak literasi cerdas (Kolecer) di Taman Sempur, Kota Bogor. Nampak beberapa warga membaca buku yang tersedia dari Kolecer.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemkot Bogor akan membangun pusat kuliner di kawasan Lapangan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah. Pembangunan itu, akan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kita sedang matangkan konsepnya karena ini bukan sepenuhnya anggaran dari pemkot, ada CSR juga," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto melalui keterangan resmi yang diterima, Sabtu (4/7).

Sebelum itu, Bima mengatakan, akan menata ratusan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar lokasi. Saat ini, pihaknya sedang menghitung jumlah kios, termasuk jumlah pedagang yang terdaftar. Bima mengaku, tak menginginkan bila jumlah PKL dengan kios yang dibangun tak sesusai jumlahnya.

Bima menjelaskan, panataan kawasan tersebut telah direncanakan dua tahun lalu dengan konsep pusat kuliner yang sehat dan bersih. Karena itu, Bima menyatakan, praktik penataan harus dijalankan dengan tertib, termasuk tempat parkirnya.

"Ini masih terus berjalan, kita susun ulang lagi anggarannya karena ada beberapa penyesuaian. Pembangunan di sini berasal dari CSR BJB (Bank Jawa Barat dan Banten) untuk penataan pusat kulinernya," ungkapnya.

Lurah Sempur Marissa mengatakan, jumlah PKL di kawasan Sempur terus mengalami perubahan. Awalnya hanya ada 20 PKL yang terdata. Namun, pada proses pendataan terakhir ada sekitar 120 pedagang.

Dari jumlah itu, Marissa merinci, 81 pedagang berasal dari Kota Bogor, 10 lebih beralamat di Kabupaten Bogor. Sementara, sisanya berasal dari luar daerah.

Marissa menambahkan, pihaknya akan terus melaporkan perkembangan yang ada. Demikian, keputusan dapat diambil berdasarkan hasil musyawarah.

"Apakah semua pedagang akan diakomodir semua, tentunya nanti kebijakan dari beberapa instansi dan nanti akan dirembukkan konsepnya. Kita juga akan meminta arahan pimpinan," ujar Marissa.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement