REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden sempat menyinggung sejumlah menteri terkait penanganan pandemi Covid-19.
"Berarti momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Evaluasi wajar, apakah rencana sudah dijalankan atau belum," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, Sabtu (4/7).
Dia mengatakan, evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Terlebih, sepanjang Maret hingga Juni ini Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah.
Dia menilai, aneh jika presiden tidak melakukan evaluasi tersebut. Kata dia, Indonesia saat ini dalam kondisi luar biasa sehingga membutuhkan langkah yang tegas, jelas, kreatif dan inovatif.
"Kan, presiden berusaha menginjeksi mindset agar para pembantunya melakukan hal yang sama," katanya.
Hendrawan mengatakan, evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi dimaksudkan untuk menyelaraskan kinerja para menteri dalam menangani Covid-19. Karenanya, dia meminta semua partai politik yang memiliki keterwakilan menteri di Kabinet Indonesia Maju legowo bila kadernya dievaluasi.
Dia mengatakan, ketika seseorang diangkat menjadi menteri maka dia harus siap menjadi sorotan publik, siap dievaluasi, siap mendapatkan rapor merah atau siap mendapatkan pujian. Lagipula, sambung dia, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Hendrawan memastikan, PDIP selalu mendukung langkah dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi. Dia mengatakan, PDIP bersama kader-kadernya baik yang menduduki jabatan di legislatif hingga kepala daerah secara konsisten menjalankan politik keberpihakan kepada rakyat.
"Seseorang menjadi kepala daerah dia harus berpihak kepada rakyat. Instruksi dari DPP hampir setiap minggu ada untuk memotivasi kader untuk berbuat yang terbaik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika