REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akhirnya merampungkan pembangunan hunian sementara (huntara) yang diperuntukkan bagi korban bencana alan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sukajaya. Secara keseluruhan terdapat 1.753 huntara yang telah diresmikan.
"Pembangunan Huntara ini sedianya ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri yang lalu, dikarenakan adanya pandemi Covid-19, rencananya pun mengalami penyesuaian," kata Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin dalam sambutannya di Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (6/7).
Ade merinci, jumlah itu tak secara keseluruhan berada di Kecamatan Sukajaya. Untuk Sukajaya, lanjut Ade, terdapat sebanyak 1.713 unit huntara dan 40 unit lainnya berada di Kecamatan Leuwisadeng.
Pada awal tahun 2020, banjir dan tanah longsor menerjang wilayah Bogor Barat di Kabupaten Bogor. Di antaranya Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Cigudeg hingga Jasinga.
Ade menjelaskan, tak semua kecamatan di wilayah Bogor Barat yang dibuatkan huntara berukuran 6x3 meter seharga Rp 11 juta per unit. Pasalnya, sebagaian warga kecamatan lain yang terdampak bencana meminta untuk langsung dibuatkan hunian tetap (huntap).
"Untuk masyarakat yang terdampak bencana di Kecamatan Nanggung sebanyak 852 Kepala Keluarga (KK) dan Kecamatan Cigudeg 262 KK meminta langsung untuk dibuatkan hunian tetap," urai Ade.
Sementara untuk pembangunan huntap, lanjut Ade, saat ini masih terus dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan hasil rekomendasi kajian Geologi, Ade mengatakan, telah ada daerah yang akan dibangunkan huntap yakni, Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg serta Desa Urug, Kecamatan Sukajaya.
"Sedangkan, khusus untuk Kecamatan Nanggung direncanakan akan dibangun huntap di 7 titik yang saat ini masih menunggu hasil rekomendasi dari kajian tim Geologi mengenai kelayakan dibangunnya huntap," jelasnya.
Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, Ade juga menyerahkan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kemensos per jiwa sebesar Rp 10 ribu selama satu bulan dengan total 3,7 miliar. Bantuan itu, diberikan kepada sekitar 12.403 masyarakat yang terdampak bencana.
Adapun rinciannya, yakni, Kecamatan Nanggung sebanyak 3.170 jiwa, Kecamatan Cigudeg sebanyak 2.051 jiwa, Kecamatan Sukajaya sebanyak 7.106 jiwa dan kecamatan Jasinga 76 jiwa. "Jadup diberikan hingga huntap selesai dibangun," jelas Ade.
Juliari P Batubara menjelaskan, telah meminta Ade Yasin untuk memetakan wilayah yang rawan bencana. Juliari menyebut, wilayah yang rawan longsor perlu dipertimbangkan untuk direlokasi. Apalagi, kata dia, Kabupeten Bogor begitu luas dengan 40 kecamatan.
"Ini nitip pesan ke bupati, perlu dilihat lagi lah. Daerah-daerah yang masih dihuni tapi rawan ini perlu dipertimbangkan apakah permukimannya dipindahkan. Karena nantinya kalo ada bencana kan kena lagi," kata Juliari.
Lebih lanjut, Juliari menjanjikan, akan berupaya untuk membantu melakukan antisipasi. Sebab, menurut dia, setiap tahunya pasti ada bencana. "Nah, di RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024 masuk dalam prioritas nasional, nantinya bahwa bagaimana kita lebih paham bencana alam," jelasnya.
Pembangunan huntara menang melibatkan anggota TNI sejak 20 Mei 2020. Sementara, pihak kecamatan membantu untuk melakukan pendataan penduduk.
Danrem 061/Suryakencana Bogor, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Agus Subianto menjelaskan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan pembangunan huntara meskipun dimasa pandemi Covid-19. Karena itu, dia meminta, agar masyarakat yang menempati dapat menjaga huntara tersebut.
Lebih lanjut, Agus mengatakan akan kembali mengerahkan personel untuk membantu membangun huntap. Namun, dia mengatakan, pihaknya masih menunggu tindaklanjut yang saat ini masih terus dikoordinasikan dengan Pemkab Bogor dan Kementrian PUPR mengenai waktu pelaksanaan pembangunannya. “Kita sudah koordinasikan, setelah ini kita akan membangun huntap jika memang sudah ada instruksi,” jelas Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika