REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris akan menjatuhkan sanksi para pejabat Arab Saudi yang terlibat dalam pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi. Dilansir Middle East Monitor, sanksi tersebut dijadwalkan disahkan parlemen pada Ahad (5/7).

"Dengan undang-undang (UU) ini, Inggris akan memiliki kekuatan baru untuk menghentikan mereka yang terlibat dalam pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia (HAM) serius memasuki Inggris, menyalurkan uang melalui bank-bank kami dan mengambil keuntungan dari ekonomi kami," kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dilaporkan Financial Times.

UU tersebut memang tak hanya membidik para pelaku pembunuhan Khashoggi, tapi pelanggar HAM lainnya. "Ini adalah contoh yang jelas tentang bagaimana Inggris akan bertindak sebagai kekuatan untuk kebaikan di dunia, membela HAM," ujar Raab.

Menurut Raab, cakupan sanksi dapat saja diperluas pada masalah-masalah seperti korupsi, penindasan jurnalis, pelecehan berdasarkan kepercayaan atau agama. Raab menjelaskan Inggris akan menggunakan rezim sanksi otonominya untuk bekerja dengan sekutu termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Australia guna menghukum mereka yang terlibat dalam kejahatan berat.

Khashoggi dibunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018. Setelah tewas, tubuh Khashoggi dilaporkan dimutilasi. Hingga kini potongan jasadnya belum ditemukan.

Pembunuhan terhadap Khashoggi sempat disebut diperintahkan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Dugaan itu muncul karena keterlibatan Saud al-Qahtani dalam kasus tersebut. Dia diketahui merupakan tangan kanan Pangeran MBS.

Badan intelijen AS, CIA, yang turut menyelidiki kasus Khashoggi turut menyimpulkan demikian. Dalam laporannya CIA meyakini bahwa Pangeran MBS adalah otak dari pembunuhan Khashoggi. Kendati demikian Trump tetap memberi dukungan kepada Pangeran MBS. Ia mengatakan Pangeran MBS telah menyangkal keterlibatan dan perannya dalam kasus pembunuhan Khashoggi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika