REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dini Suryani mengatakan, tindakan korupsi dari politik dinasti sangat berpotensi terjadi karena fungsi pengawasan atau check and balances berjalan buruk bahkan mandek. Sebab, roda pemerintahan diisi orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan.

"Tanpa kekerabatan pun, kongkalikong antarpolitisi sangat dimungkinkan, apalagi melibatkan hubungan keluarga," ujar Dini kepada Republika, Senin (6/7).

Ia menyebutkan, sudah banyak kasus korupsi yang terbukti melibatkan kekerabatan, seperti Banten, Kutai Kartanegara, Cimahi, dan Klaten. Kasus yang paling baru datang dari Kabupaten Kutai Timur, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati sekaligus Ketua DPRD-nya, yang merupakan suami istri, pada Kamis lalu.

Dini mengatakan, seharusnya legislatif hadir untuk mengawasi eksekutif, sedangkan yang terjadi keduanya justru melakukan kerja sama melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Ia mengutip keterangan pihak KPK, sementara ini tampak bahwa Bupati Kutai Timur (suami) bertugas menjamin tidak adanya pemotongan anggaran proyek, sedangkan ketua DPRD (istri) mengintervensi penunjukan langsung proyek.